Artikel TITA SHANIA(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) 27 Januari 2016 16:15:04 WIB

---

Jelang akhir Januari 2016, Badan Kesbangpol Sumbar siap kembali laksanakan sejumlah program dan kegiatan strategis untuk mendukung terciptanya stabilitas keamanan daerah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol berupa upaya peningkatan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini, melalui pemetaan daerah rawan konflik sosial, indikasi terorisme, penyakit masyarakat, serta pengawasan orang atau lembaga asing. Pada triwulan I akan diadakan dialog politik bersama anggota ormas, tokoh masyarakat dan partai politik di 4 kabupaten/kota. Dialog politik bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemikiran tokoh masyarakat serta unsur supra struktur politik di daerah, dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 dimana tingkat partisipasi pemilih masyarakat mencapai angka 70%, maka tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil daerah di Sumatera Barat tahun 2015 ini hanya 58,60%. Penurunan tingkat partisipasi ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah sistem promosi dan kampanye pasangan calon kepala daerah yang kini dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu dinilai belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga informasi mengenai visi dan misi serta program pasangan calon kurang terdengar gaungnya.

Kegiatan lain yang akan diselenggarakan pada triwulan I adalah forum komunikasi dan konsultasi jajaran kesbangpol Sumbar dan kab/kota. Pertemuan jajaran kesbangpol se- Sumbar ini membahas sejumlah permasalahan dan kendala yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesbangpol tahun 2015 sehingga pencapaiannya pada tahun 2016 diharapkan dapat lebih maksimal lagi. Badan Kesbangpol Sumbar juga akan menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang sama seperti tahun lalu, seperti berbagai sosialisasi dan pemantapan bidang wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan keagamaan, serta pembinaan dan pendidikan politik dalam negeri.

Adapun kegiatan baru yang akan dilaksanakan tahun 2016 adalah penguatan bagi kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan demokrasi di Indonesia yang capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak hak politik dan lembaga lembaga demokrasi. Perkembangan IDI di Sumbar secara keseluruhan menunjukkan peningkatan, yakni dari tahun 2013 sebesar 54,11%, pada tahun 2014 menjadi 63,98%. Namun jika dilihat dari capaian aspek-aspeknya, maka dari segi aspek kebebasan sipil mengalami penurunan sebesar 7,67 % yakni dari capaian 54,88% menjadi 47,21%. Pada aspek inilah hendak dilakukan fokus dengan melakukan penguatan pokja IDI Sumbar.

Sesuai dengan fungsinya yang kini telah diatur dalam undang undang No 23 Tahun 2014 dalam pasal 25, Badan Kesbangpol merupakan instansi vertikal yang bertugas membantu Gubernur dalam menjalankan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar dan intrasuku, umat beragama dan golongan, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas antar-instansi pemerintahan yang ada di propinsi dan kabupaten/kota serta pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Mengingat keberadaan kesbangpol yang hingga saat ini masih merupakan organ perangkat daerah, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/969/SJ tanggal 24 Februari 2015 untuk memberdayakan Badan Kesbangpol didaerah sebelum terbentuknya instansi vertikal di daerah.

• Akhir 2014, Badan Kesbangpol selenggarakan rakor bela negara
• Kesbangpol selenggarakan dialog politik di 4 daerah
• Pertengahan 2017, Kesbangpol Sumbar telah laksanakan sejumlah kegiatan strategis
• Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum
• Pra Musrenbang 2019, Kesbangpol Sumbar Diskusikan Kesiapan Kabupaten/Kota Hadapi Pemilu