Pemprov Sumbar Dorong Kabupaten/Kota Tingkatkan Realisasi APBD
Berita Utama () 12 Januari 2016 22:23:38 WIB
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong kabupaten dan kota di daerah itu agar meningkatkan realisasi APBD pada 2016 dengan melakukan serapan anggaran sejak awal tahun.
Pemprov telah melaksanakan rapat koordinasi pemantapan dan penyelenggaraan program 2016 dan evaluasi kegiatan 2015 dengan seluruh jajaran SKPD dan cara ini harus ditiru kabupaten/kota, agar realisasi APBD 2016 lebih baik dari 2015, kata Penjabat Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek saat dihubungi dari Padang, Kamis.
Menurut dia, pertemuan seperti itu dapat mengatasi kendala yang selama ini dirasakan masing-masing SKPD, yang menyebabkan serapan anggaran tidak maksimal dan bisa disampaikan dan dicarikan solusi terbaik.
"Intinya, semua kegiatan bisa dilaksanakan lebih cepat dari tahun 2015. Kita di provinsi berkomitmen untuk mulai Januari. Kabupaten dan kota harusnya juga mulai pada waktu yang sama," katanya.
Ia mengatakan, terkait realisasi APBD di kabupaten dan kota itu, sebenarnya provinsi juga memiliki kewajiban untuk melakukan asistensi, supervisi, bimbingan dan pelatihan.
"Kita akan upayakan hal itu," katanya.
Sebelumnya, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat (Sumbar) pada 2015 secara fisik dan keuangan diprediksi masuk peringkat lima terbaik nasional.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerja Sama Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, M.Yani menyebutkan realisasi fisik APBD Sumbar 2015 mencapai 99, 18 persen sedangkan realisasi keuangan 94, 71 persen.
Namun, realiasi APBD provinsi 2015 yang tinggi itu menurutnya, belum diikuti oleh realisasi kabupaten dan kota.
"Kita memang belum menerima data realisasi APBD kabupaten kota hingga Desember 2015. Namun, diprediksi tidak setinggi provinsi," katanya.
Ia mengatakan, sejumlah faktor bisa saja menjadi penyebab kurang baiknya realisasi tersebut, diantaranya faktor kepala daerah yang belum definitif.
"Sebanyak 11 kabupaten dan kota di Sumbar saat ini dipimpin oleh Penjabat (Pj) bupati atau Wali Kota. Sedangkan dua daerah dipimpin oleh Pelaksana harian (Plh) bupati. Hal ini kemungkinan menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya realisasi APBD," katanya.
Selain itu, untuk 2015, kegiatan sebagian besar masih dimulai pada pertengahan tahun sehingga serapan tidak maksimal. (*)