BIRO HUMAS SUMBAR YAKIN PARTISIPASI PEMILIH TAK AKAN ANJLOK
Berita Utama Bagian Pemberitaan Biro Humas(Biro Humas Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat) 30 November 2015 03:57:14 WIB
Sejumlah pengamat politik di Sumatera Barat memprediksi partispasi pemilih pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember tidak mencapai target yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 77, 5 persen dari daftar pemilih tetap sebanyak 3 juta 481 ribu orang. Hal itu disebabkan kegiatan sosialisasi dan kampanye yang ditanggani oleh KPU ternyata belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, padahal tahap pemungutan suara hanya tinggal 10 hari lagi.
Kendati demikian, Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumatera Barat masih yakin, partisipasi pemilih akan mampu mencapai target. Kepala Biro Humas Setdaprov Sumatera Barat, Irwan mengatakan, sebagai upaya membantu menyukseskan Pilkada di Sumatera Barat, Biro Humas memberikan dukungan berupa sosialisasi himbauan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Publikasi yang dilakukan Humas diterapkan dalam berbagai metode, seperti melalui pemasangan baliho dan spanduk, himbauan melalui media cetak dan elektronik, serta menurunkan tim untuk mengunjungi masyarakat yang berada di daerah pinggiran yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
“Rp 300 juta kita anggarkan untuk publikasi Pilkada. Anggaran itu untuk dialog dan pariwara di media. Selain itu mencetak baliho, poster, dan spanduk yang dipasang di seluruh daerah,” ungkapnya ketika dihubungi, Minggu (29/11).
Irwan mengakui, berdasar kunjungan ke lapangan, memang masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pelaksanaan Pilkada, baik waktu pelaksanaan hingga siapa calon yang bertarung. Akan tetapi, jelang pelaksanaan hari pemungutan, jumlah masyarakat yang belum mendapat informasi terkait Pilkada terus berkurang, mengingat sosialisasi telah gencar dilakukan, tidak saja oleh KPU namun dibantu oleh instansi lain.
“Sebulan lalu memang kita masih temukan masyarakat di Dharmasraya yang tidak tahu kapan Pilkada, apalagi siapa calonnya. Tapi seminggu lalu kita ke Tanah Datar, disana masyarakatnya justru lebih tahu dari kita. Ini artinya sosialisasi sudah cukup efektif. Apalagi sudah ada edaran Gubernur ke Kabupaten/Kota dan instansi agar menyebar himbauan untuk partsipasi Pilkada. KPU jadi terbantu kan,” jelasnya.
Kendati intens melakukan publikasi dan sosialisasi Pilkada, namun Irwan menegaskan, dalam melakukan sosialisasi ke lapangan, aparat humas berlaku independen tidak menekan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu. Sosialisasi yang dilaksanakan humas hanya fokus untuk mengajak masyarakat memilih.
“Kami tahu batasan kami. Tidak mungkin kami mengajak masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon. Kalau seperti itu kita melanggar. Kami hanya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi agar tidak golput,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat Ellyanti meminta msyarakat agar tidak saja berpartisipasi memilih, tetapi juga ikut melakukan pengawasan, karena jelang pemilihan kerawanan akan semakin tinggi.
“Pemungutan suara tinggal hitungan hari. Kita sudah petakan terdapat 1055 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan. Untuk itu, karena personil kami terbatas, kami minta masyarakat membantu mengawasi kecurangan yang mungkin terjadi ketika jelang pemungutan, pada hari H, dan ketika surat suara dihitung,” ujarnya ketika dihubungi, Minggu (29/11).
Ellyanti menjelaskan, pemetaan 1055 TPS rawan didasari pengalaman pada pemilihan tahun-tahun sebelumnya. Kerawanan yang sering terjadi di TPS dibagi menjadi 5 kategori, diantaranya rawan terhadap masalah pendataan pemilih, rawan kekurangan logistik, rawan politik uang, hingga rawan adanya keikutsertaan penyelenggara negara dalam memobilisasi massa untuk pasangan calon tertentu.
“Masyarakat harus aktif mengawasi. Bahkan kalau pengawas di daerah atau TPS ikut berbuat curang, harus dilaporkan. Bawaslu pasti akan memberhentikannya,” tegasnya.
1055 TPS yang rawan hampir merata ada di seluruh Sumatera Barat. Namun yang cukup banyak berada di daerah yang akses transportasi dan komunikasinya masih tergolong sulit, seperti di Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Kepulauan Mentawai, Sijunjung, dan Dharmasraya.