Penambahan Modal BUMD Disorot
Berita Utama () 29 Oktober 2015 16:57:15 WIB
PADANG — Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah Pada Perseroan Terbatas, mendapat sorotan tajam sejumlah fraksi di DPRD Sumbar.
Fraksi Hanura menyatakan tak setuju dengan, penyertaan modal yang diajukan Pemrov pada tiga BUMD. Ketiganya yakni PT. Grafika Jaya Sumbar, PT. Dinamika dan Andalas Tuah Sakato. Penambahan modal dinilai tidak tepat dan belum lah pantas diberikan.
"Sementara seperti diketahui bersama, tiga BUMD tersebut sudah tidak berdampak positif lagi bagi APBD Sumbar," tegas Juru Bicara Fraksi Hanura, Taufik Hidayat saat membacakan pandangan umum fraksinya pada paripurna yang berlangsung, Selasa (20/10) kemarin.
Sekaitan dengan ini, setelah Ranperda tadi disahkan, Grafika akan mendapat tambahan modal sebesar Rp30 miliar, Dinamika Rp12 miliar, dan Andalas Tuah Sakto Rp10 miliar. Masing-masingnya rata-rata ditambah 100 persen jika dibandingkan dengan modal yang pernah diberi sebelumnya. Tak hanya tiga BUMD tadi, Bank Nagari direncanakan juga akan mendapat penambahan modal di 2016. Jumlah yang akan diberi terbilang cukup fantastis, yakninya Rp369 Miliar.
Karena tak menyetujui penambahan modal atas tiga BUMD yang telah disebutkan tadi, Hanura meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Sedangkan khusus untuk Bank Nagari, Hanura setuju modalnya ditambah, namun fraksi ini menilai angkanya terlalu besar, dan mesti dikurangi.
Sementara itu Fraksi Golkar juga mengkiritisi penambahan modal BUMD. Golkar melalui juru bicara mereka, Afrizal menyarankan, agar Bank Nagari tidak selalu menjadi beban keuangan daerah. Sebaliknya, Bank Nagari harus dapat menyumbang banyak deviden untuk menambah PAD.
Sekda Prov Sumbar, Ali Asmar yang mewakili Gubernur untuk hadir diparipurnakan mengatakan, 9 BUMD yang dimiliki daerah ini memang perlu dievaluasi. "Koreksi itu akan dijadikan masukan pedoman bersama. Dal hal ini pembenahan yang diperlukan tak hanya soal managemen, namun juga sumber daya manusia didalamnya," ujar Ali Asmar.
Sementara itu, Dirut Bank Nagari, Suryadi Asmi mengatakan, pihaknya sudah bekerja optimal, hal itu menurut dia, bisa dibuktikan dengan banyak penghargaan yang mereka terima. Suryadi juga mengatakan, Bank Nagari sangat butuh suntikan dana dari Provinsi maupun Pemkab/Pemko. Sesuai dengan rencana kerja lima tahun ke depan (2016-2012), setidaknya Bank Nagari butuh Rp800 M dari Provinsi saja. "Jika dijumlahkan dengan suntikan dana kabupaten/kota, maka jumlahnya triliunan rupiah," tukasnya. (sumber : haluan)