Daerah Diminta Cepat Bahas APBD
Berita Utama () 22 Oktober 2015 07:52:01 WIB
Pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar diminta mempercepat pembahasan dan penetapan APBD Perubahan (APBD-P) 2015 dan APBD 2016.
Masih adanya jabatan pelaksana harian (Plh) kepala daerah tidak boleh dijadikan alasan bagi pemda dan DPRD untuk memperlambat pembahasan anggaran dan belanja daerah.
“Paling lambat 30 November mendatang sudah harus ada keputusan bersama kepala daerah bersama DPRD dalam pembahasan APBD 2016. Keduanya harus bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tegas Penjabat Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek kepada wartawan, usai melantik Sofyan sebagai Penjabat Bupati Pasaman dan Sudirman Gani sebagai Penjabat Bupati Tanahdatar di Auditorium Gubernuran, kemarin (12/11).
Menurut Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri tersebut sinergitas tersebut penting dilakukan. “Kalau tak ada sinergitas yang baik antara bupati dengan DPRD, maka tentu Ranperda APBD tak akan dapat ditetapkan,” ingat pria yang akrab disapa Donny tersebut.
Lebih lanjut dia menggaris bawahi bahwa jabatan Plh Bupati tetap memiliki legitimasi yang sama dengan Pj Bupati. Plh Bupati memiliki kewenangan dalam membahas anggaran. Kedudukannya tak jauh berbeda dengan Pj Bupati.
Oleh karena itu, dia mengapresiasi kinerja Plh Bupati Pasaman yang kala itu dijabat Sekkab A Syafei Siregar yang telah berhasil menyelesaikan pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2015.
“Jangan dianggap Plh Bupati tak memiliki kewenangan untuk itu. Seperti saya lah yang menunjuk Sekprov sebagai Plh Gubernur saat melaksanakan ibadah haji kemarin. Sekprov memiliki kewenangan sama dalam menjalankan penyelenggaraan roda pemerintahan,” tukasnya.
Meski begitu, kata dia, Sekprov Ali Asmar ketika itu terus melaporkan kebijakan yang diambil dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dalam pembahasan APBD, mantan Kapuspen Kemendagri ini mengingatkan pemda tak diskriminasi dalam memberikan pelayanan publik serta tidak diskriminatif dalam penganggaran pada suatu nagari atau desa saja.
Apalagi APBD dari segi pendapatan haknya pemerintah daerah, namun dari segi belanja merupakan haknya rakyat. “Jangan tanyakan hak anda pada negara, tapi penuhilah kewajiban anda pada pemerintah daerah. Hak dan kewajiban pasti ada pembatasannya,” ucapnya.
Diizinkan Presiden
Terkait pelantikan Pj Bupati yang terlambat, menurut Donny, karena sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci. Namun, penundaan tersebut telah diberitahukan dan diizinkan Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tjahjo Kumolo.
“Saya sudah minta izin Presiden dan Mendagri agar membolehkan pelantikan dilakukan setelah pulang dari Tanah Suci. Lalu, saya telepon Pak Sekprov minta agar ditetapkan Plh Bupati saja menjelang pelantikan Pj Bupati dilakukan,” ucapnya.
Jabatan bupati sejumlah daerah sudah berakhir dalam rentang waktu beberapa bulan terakhir, maka dirinya menunjuk Plh Bupati yang menjalankan roda pemerintahan agar tidak terjadi kekosongan pimpinan pemerintahan.
Soal pemilihan Syofyan dan Sudirman Gani sebagai Pj Bupati, menurut Donny berdasarkan pertimbangan yang matang. Apalagi keduanya senior dan memiliki pengalaman yang mumpuni di pemerintahan.
“Saya minta kepada Pj Bupati Pasaman dan Tanahdatar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik,” ucapnya.
Saat ini, masih terdapat dua daerah yang dijabat Plh Bupati, yakni Sijunjung dan Pesisir Selatan. “Keduanya menyusul,” ujarnya tanpa mau menyebutkan alasannya.
Kepada Pj Bupati yang sudah dilantik, diingatkannya agar juga membangun harmonisasi dan stabilitasi dengan DPRD. Pejabat daerah harus mampu mengurangi derajat distorsi, melakukan stabilisasi daerah, menjamin efektivitas serta mengawal pelaksanaan pilkada.
“Saya ingatkan lagi ASN dan Pj Bupati atau Pj Wali Kota harus netral, jangan mau ditarik untuk kepentingan tertentu di pilkada,” ingatnya.
Di sisi lain, dia mengapresiasi kekompakan dua mantan Bupati Pasaman Benny Utama dan Yusuf Lubis. Kedua tokoh itu dinilai berkontribusi dalam memajukan Pasaman.
“Meski berkompetisi dalam pilkada, tapi keduanya tetap kompak. Siapa pun yang terpilih jadi kepala daerah di Pasaman, masyarakat tentunya menginginkan dan menuntut kesejahteraan,” ujarnya.
Banyak orang berpikir dengan lahirnya Pasaman Barat, akan memperlambat pembangunan di Pasaman. Ternyata hal itu, tak terbukti. “Buktinya Kabupaten Pasaman tetap terus mengukir prestasi dalam berbagai bidang. Baik itu adipura, wahana tata nugraha dan laporan keuangan daerah yang baik,” pujinya.
Apresiasi yang sama disampaikannya kepada Shadiq Pasadigoe dan Hendri Arnis yang diamahkan memangku jabatan bupati dan wakil bupati Tanahdatar. Di tengah jalan, Wakil Bupati Hendri Arnis maju dalam pilkada Kota Padangpanjang, dan estafet kemudian beralih dari Hendri Arnis ke Irdinansyah Tarmizi.