Kementan Siapkan Toko Tani Indonesia (TTI)
Berita Utama YANITA SELLY MERISTIKA, S.Kom(Dinas Pangan) 28 September 2015 01:36:13 WIB
Kementerian Pertanian tengah mempersiapkan membangun sebuah model yaitu Toko Tani Indonesia (TTI) sesuai arahan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. TTI merupakan suatu kegiatan jual beli pangan yang lokasinya difokuskan pada daerah yang seringkali mengalami gejolak harga pangan.
Gejolak harga sering kali terjadi ketika musim panen, biasanya harga yang diterima petani rendah dan karena itu produsen mengalami tekanan sehingga pemerintah harus melakukan intervensi kebijakan harga. Sebaliknya, ketika harga melambung tinggi, konsumen yang umumnya berpendapatan rendah mengalami kesulitan untuk mengakses pangan.
“Hal ini menjadi tekanan bagi pemerintah untuk mengendalikan harga,” ungkap Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP), Garjita Budi dalam workshop persiapan Toko Tani Indonesia, Rabu (9/9).
Berbagai strategi penanganan harga kebutuhan pangan yang telah dilakukan sebelumnya belum bisa mengatasi permasalahan pasokan dan harga pangan. Hingga Agustus 2015, telah dilakukan pemantauan terhadap calon TTI di wilayah Jabodetabek, Bandung dan Semarang. Sebagian TTI telah berjalan dan TTI lainnya masih dalam proses penjajakan dan belum diverifikasi. Komoditas pangan yang diprioritaskan dalam TTI saat ini adalah beras, minyak goreng dan gula, dan kedepannya akan dikembangkan pada bahan pokok strategis lainnya, seperti daging sapi, cabe dan bawang merah.
“Keberadaan TTI ini diharapkan dapat memperpendek rantai perdagangan pangan sehingga petani sebagai produsen pangan dapat memperoleh marjin keuntungan dan konsumen dapat membeli kebutuhan pangan dengan harga terjangkau,” jelas Kepala BKP.
Kegiatan workshop TTI dibuka oleh Kepala BKP, dan dihadiri oleh Perum Bulog serta Tim Gugus Tugas Kementerian Pertanian. Tujuan pertemuan workshop TTI ini adalah menghimpun masukan dari berbagai stakeholder terhadap kerangka pemikiran dan pendalaman materi kegiatan TTI sehingga dapat menghasilkan rumusan teknis yang lebih komprehensif dengan mengakomodir kepentingan semua pihak.
Sumber:http://www.pertanian.go.id/