Mengelola kondisi multi-etnik melalui Forum Pembauran Kebangsaan
Kegiatan Strategis TITA SHANIA(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) 10 September 2015 10:09:49 WIB
Kondisi masyarakat Sumatera Barat yang multi-etnik disatu sisi merupakan potensi dan modal dasar dalam pembangunan daerah. Beragamnya ras, suku bangsa, budaya dan agama di Sumatera Barat merupakan kondisi yang mesti dikelola dengan baik agar tak menajdi ancaman yang bisa memicu terjadinya konflik horizontal. Sumatera Barat selama ini dikenal cukup rukun dan damai masyarakatnya.. Meski terdiri dari suku dan ras berbeda, masyarakat Sumatera Barat secara umum dapat hidup berdampingan dengan bak. Kondisi semacam ini perlu terus diplihara dan ditingkatkan. Untuk itu Badan Kesbangpol Prov. Sumbar telah membentuk Forum Pembauran Kebangsaan yang anggotanya terdiri dari berbagai etnis/paguyuban. Ditahun 2015 ini, kegiatan penguatan pembauran kebangsaan difokuskan di kota Bukittinggi. Dalam kegiatan yang dilaksanakan tanggal 9 Juni lalu itu, hadir sebanyak 45 orang anggota etnis/paguyuban se-kota Bukittinggi. Dalam acar ayang dibuka oleh Asisten Administrasi dai darn Pemerintahan Umum Kota Bukittinggi, Bapak Noviardi ini, disampaikan bahwa kota Bukittinggi belum membentuk Forum Pembauran Kebangsaan. padahal begitu beragam dan banyak etnis dan paguyuban yang ada dikota Bukittinggi. Bapak Noviardi berharap. Kesbangpol kota Bukittinggi dapat segara memfasilitasi pembentukan Forum pembauran Kebangsaan. Bukittinggi yang hanya memiliki luas sebesar 25 km persegi atau 0,06% dari luas keseluruhan wilayah Sumatera Barat ini dihuni oleh sangat banyak etnis dan paguyuban. Pembentukan forum pembauran kebangsaan didaerah merupakan amanat Permendagri No. 34 tahun 2006. Pembauran kebangsaan merupakan pengintegrasian anggota masyarakat dari berbagai suku, bangsa, budaya, ras dan etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan ekonomi untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa menghilangkan identitas ras, suku dan etnis talam kerangka NKRI.