Masyarakat Jangan Terpecah Karena Pilkada
Berita Utama DENY SURYANI, S.IP(Sekretariat DPRD Prov. Sumbar) 03 Juli 2015 05:26:38 WIB
BATUSANGKAR: Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Sumatera Barat telah berjalan. Tahun ini, sebanyak 13 kabupaten dan kota akan menggelar pilkada serentak dengan pemilihan gubernur (pilgub) Sumatera Barat masa jabatan 2015-2016.
Terkait pelaksanaan pilkada tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak terpecah belah hanya karena berbeda pilihan. Perbedaan pilihan adalah hal yang lumrah dalam berdemokrasi tetapi masyarakat harus mampu melaksanakan pesta demokrasi secara dewasa.
Himbauan itu disampaikan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano saat melaksanakan safari Ramadhan di kabupaten Tanahdatar, Selasa (30/6) malam. Arkadius berkunjung ke Masjid Istiqomah, Bukit Siangok Jorong Pabalutan Kecamatan Rambatan.
" Berbeda pilihan merupakan hal yang lumrah dalam berdemokrasi, tapi jangan sampai beda pilihan menyebabkan masyarakat terpecah dan saling bermusuhan," kata Arkadius.
Arkadius menambahkan, siapapun kepala daerah yang terpilih, baik gubernur maupun bupati atau walikota merupakan yang terbaik bagi masyarakat.
" Siapapun yang berhasil mendapatkan suara terbanyak itulah kepala daerah yang wajib didukung bersama-sama dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan," lanjutnya.
Dalam menyambung lidah calon yang didukung untuk berkampanye dan bersosialisasi pun, katanya, hendaknya dilakukan dengan santun. Hendaknya hanya mensosialisasikan calon yang didukung tanpa menjelek-jelekkan calon lain.
Dalam kesempatan safari Ramadhan tersebut, Arkadius juga menampung aspirasi masyarakat dari beberapa nagari di Kecamatan Rambatan. Seperti masyarakat Nagari Pabalutan yang minim sumber air untuk pengairan lahan pertanian. Masyarakat berharap ada solusi dari pemerintah melalui program pembangunan irigasi untuk mengairi lahan masyarakat.
Tak jauh berbeda, masyarakat Nagari Simawang juga mengeluhkan kondisi kekurangan air bersih. Masyarakat berharap pemerintah provinsi memperhatikan kondisi tersebut.
Terhadap aspirasi warga, Arkadius berjanji akan membahas persoalan tersebut di DPRD Sumbar. Jika memungkinkan, DPRD akan berusaha memasukkan program pembangunannya ke dalam APBD provinsi. (padangmedia.com)