Dua Kegiatan Dalam APBD Sumbar Batal Dikoreksi
Berita Utama () 11 Maret 2015 03:08:40 WIB
Padang,- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat menerima penjelasan terkait insentif wali nagari dan safari ramadhan dalam APBD 2015 sehingga tidak jadi dikoreksi.
"Ada sejumlah kegiatan yang kami nilai penting, namun dikoreksi oleh Kemendagri diantaranya insentif untuk wali nagari dan safari ramadhan. Namun setelah diberikan penjelasan, Kemendagri bisa menerima dan mengizinkan kegiatan itu untuk dilaksanakan," katanya di Padang, Jumat.
Sementara untuk hibah dan bantuan sosial (Bansos), Pemprov Sumbar, menurut dia, memang tidak dapat melaksanakan karena belum memenuhi persyaratan sesuai aturan.
"Batalnya pelaksanaan hibah dan bansos bukan karena dikoreksi oleh Kemendagri, tetapi postur APBD Sumbar 2015 memang belum memenuhi syarat untuk bisa melaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah yang telah ada sebelumnya," ujarnya.
Terkait insentif wali nagari sebesar Rp1 juta perbulan itu, menurut gubernur sangat wajar untuk diberikan karena wali nagari adalah ujung tombak pemerintahan di tingkat kabupaten.
"Kami jelaskan seperti itu kepada Kemendagri dan bisa diterima," katanya.
Sedangkan untuk Safari Ramadhan, menurut dia, adalah agenda Forkompida yang telah berjalan puluhan tahun dan bertujuan untuk menyosialisasikan program pembangunan kepada masyarakat.
"Itupun bisa diterima Kemendagri dan bisa dijalankan," katanya.
Sementara itu, meskipun jawaban Kemendagri atas APBD Sumbar 2015 belum diterima, tetapi gubernur menegaskan hal itu tidak akan menghambat pelaksanaan pekerjaan di Pemprov Sumbar 2015.
"Pada dasarnya sudah tidak ada masalah lagi dengan APBD Sumbar 2015, karena semua telah dilakukan sesuai anjuran Kemendagri seperti pengurangan perjalanan dinas dan pengurangan tunjangan daerah," tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano mengatakan pihaknya sudah menghubungi Dirjen Keuangan dan Anggaran Daerah untuk mempertanyakan Matrik Kepatuhan APBD Sumbar 2015.
"Menurut Dirjen, masalah APBD Sumbar ini sudah selesai, tinggal menunggu matrik itu sampai di Pemprov Sumbar," kata dia.