Berita Utama () 24 Juni 2014 06:31:50 WIB

---

Padang, Juni 2014, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat membuka acara Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Organisasi Perantau Minang Di The Axana Hotel Padang Pada tanggal 20 Juni 2014. Acara ini dihadiri oleh oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Provinsi, Ketua Gebu Minang Pusat, Ketua IKM Pusat, Ketua LKAAM dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Bapak Sekretaris Daerah DR. H. Ali Asmar, M.Pd, dalam pidatonya mengatakan bila dicermati potensi perantau Minang, dalam membangun kampung halaman, melalui berbagai bentuk kegiatan sosial budaya telah kita rasakan manfaatnya, walaupun masih belum terkoordinasi secara baik, namun dengan nilai kebersamaan ini akan dapat menumbuhkan kecintaan kita terhadap kampung halaman, semangat perantau yang positif walau jauh di rantau tapi hati tetap pada kampung halaman.

Peran Perantau Minang dengan partisipasi aktif disaat lebaran sudah jadi tradisi Pulang Basamo, menyalurkan berbagai bantuan, yang disalurkan ke berbagai Nagari/Kelurahan, misalnya bantuan ambulance, pembangunan jalan dan jembatan, irigasi, rumah layak huni untuk masyarakat miskin, membangun sekolah, bantuan beasiswa. Hal ini bila kita tingkatkan secara terkoordinasi, terarah akan sangat bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh masyarakat Minang diranah menunggu keberhasilan para Perantau Minang untuk bersama-sama membangun ranah Minang Kabau ini sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD tahun 2010-2015, yang salah satunya adalah peningkatan kualitas kesehatan dan derajat kesehatan, pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggalan, pengembangan industri olahan, perdagangan, usaha mikro kecil menengah dan koperasi serta pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat, percepatan penurunan tingkat kemiskinan.

Dalam peningkatan perekonomian masyarakat salah satu program terpadu yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah program terpadu pensejahteraan petani (GPP) antara lain telah diluncurkan program satu petani satu sapi, untuk memenuhi permintaan para petani kita yang telah terseleksi masih dibutuhkan investasi yang besar dan diharapkan dalam rapat koordinasi ini dapat kita rumuskan langkah kita dalam pelaksanaan program tahun 2014 dan rencana tahun 2015 lebih bisa mensinergikan antara program Pemerintah Daerah dengan Organisasi Perantau Minang untuk tercapainya peningkatan ekonomi masyarakat Minang.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, diharapkan rumusan dari Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Organisasi Perantau Minang ini akan dapat menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan kesejahreraan masyarakat dan sekaligus terimplementasikannya pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perantau Minang.

Dalam penutupan pidatonya Bapak Sekda mengharapkan agar dalam Rapat Koordinasi ini akan berkembang ide-ide yang positif dalam membangun Sumatera Barat ke depannya dan upaya kerjasama rantau dapat dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi/Perantau Minang, sehingga dengan adanya dukungan dan sikap kebersamaan dan kesetiakawanan. Hal ini akan menjadi perekat di tengah-tengah kehidupan masyarakat di ranah dan rantau dalam menjalin komunikasi yang baik dilakukan secara kebersamaan dan musyawarah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada rapat koordinasi ini merupakan langkah awal dalam fasilitasi Kerjasama Rantau antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi/Perantau Minang baik secara Goverment to Bussiness (G To B ), Bussiness To Business ( B To B ). People To People (P To P ), yang didukung secara berkelanjutan dalam percepatan pembangunan di Sumatera Barat.

• Memberdayakan Pemerintahan Nagari Sebagai Basis Pembangunan
• Komisi I DPRD Sumbar Desak pemerintah daerah lakukan perbaikan irigasi
• Rapat Koordinasi Batas Daerah Melahirkan 7 Kesepakatan
• Provinsi Sumatera Barat Memiliki Potensi Sumber Daya Genetik Tanaman Hutan
• APBD Sumbar Ditetapkan. DPRD Minta Pemerintah Segera Laksanakan Program Pembangunan