Mahyeldi di Rakornas TPAKD 2026: Akses Keuangan Harus Buka Peluang Usaha UMKM hingga Petani
Berita Utama Dedi Oscar Adams, M.I.Kom.(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK) 23 Oktober 2026 09:01:54 WIB
JAKARTA – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, menegaskan bahwa perluasan akses keuangan sangat krusial untuk membuka peluang usaha serta meningkatkan kesejahteraan UMKM, petani, hingga nelayan. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dipimpin langsung Presiden RI, Prabowo Subianto, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurut Mahyeldi, kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan merupakan kunci utama mendorong taraf hidup warga. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan agar program perluasan akses keuangan ini dapat menjangkau masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
Kegiatan Rakornas TPAKD tahun ini mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Forum ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan guna memperkuat pemerataan akses keuangan masyarakat secara nasional.
Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rakornas TPAKD turut mendukung program Asta Cita, terutama dalam hal pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Ia menjelaskan, perkembangan akses keuangan terus dipantau setiap tahun melalui kerja sama OJK dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Berdasarkan laporan OJK, tingkat literasi keuangan pada tahun 2026 telah mencapai 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan berhasil melampaui 93 persen. Capaian inklusi ini sekaligus melewati target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen yang semula ditargetkan pada tahun 2029.
Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia sejak akhir 2024. Presiden menilai pembentukan kelembagaan tersebut sebagai langkah maju yang patut diapresiasi.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo juga menyampaikan penghargaan tinggi kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang berkontribusi membangun TPAKD. Beliau turut menyoroti kehadiran perwakilan penerima manfaat dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga para santri.
Rakornas TPAKD 2026 ini turut dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta para kepala daerah dari seluruh wilayah Indonesia.(adpm/doa)