UNJUKRASA TOLAK LAYANAN BPJS SUMBAR
Berita Utama Admin Satpol PP(Satuan Polisi Pamong Praja) 25 Maret 2014 02:52:08 WIB
Kemaren (24/3) siang ratusan dari DPD Hizbut Tahrir Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa menolak kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berkaitan dengan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang Aksi Demo dimulai dari RRI Padang bergerak menuju Kantor Gubernur dengan berjalan kaki dari RRI Padang, anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) wilayah Su¬matera Barat dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Sepanjang jalan mereka meneriakkan yel-yel penolakan terhadap pelaksa¬naan BPJS ini sambil mengi¬barkan bendera kebesarannya yang bertulis kaligrafi Allah. Penolakan terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2004, tentang BPJS dan fakta yang terjadi di lapangan, pengunjuk rasa juga menganggap bahwa program JKN ini bukanlah jaminan bagi masyarakat. “Ini kedok pemerintah untuk memperalat rakyat, JKN itu bukan jaminan kesehatan bagi rakyat, tapi lebih kepada asuransi yang mengharuskan rakyat untuk membayar, negara hanya mengalihkan kewajibannya ! Seharusnya negara-lah yang menjamin kesehatan kita, tapi program JKN ini hanya memperbodoh rakyat, karena kita harus membayar dan pemerintah pun dengan leluasa memainkan uang rakyat itu, ini adalah permainan Pemerintah yang bekerjasama dengan asuransi, menurut Koordinator aksi, Hardion Musni. “JKN bukan jaminan kesehatan bagi rakyat, tapi lebih kepada asuransi yang mengharuskan rakyat untuk membayar, ini berarti rakyat diperbodoh oleh pemerintah sama dengan orang miskin membayar”, sorak pengunjuk rasa Dengan Pengamanan cukup ketat dari aparat Kepolisian dan Satpol PP Provinsi Sumatera Barat, aksi ujukrasa berjalan cukup aman dengan berorasi secara bergantian, Satpol PP Provinsi Sumatera Barat dipimpin langsung oleh Kasi Kerjasama R. Teddy Utama Putra dan didampingin oleh Rusdi, SH, mengerahkan anggotanya sebanyak ± 25 orang untuk menjaga kemungkinan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan seperti arogansi pengunjukrasa di kantor Gubernur. Untuk menyampaikan aspirasi tersebut perwa¬kilan anggota HTI dapat menemui Asisten II Setdaprov Sumbar yang didampingi oleh M. Jalil, SH, MM (sekretaris Satpol PP), dengan hasil aspirasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumbar memin¬ta agar masalah BPJS ini diajukan ke pusat untuk ditinjau ulang. Setelah menyampaikan aspirasinya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumbar, mengakhiri aksi unjukrasa tersebut dengan pengawasan aparat Satpol PP Provinsi Sumatera Barat. (NOV)