Gubernur Sumbar : Pemerintah Harus Cermat Antisipasi Dampak Covid 19
Berita Utama TITA SHANIA(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) 13 Desember 2020 07:51:48 WIB
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mengatakan bahwa pemerintah harus cermat dalam mengantisipasi dampak yang timbul akibat pandemi Covid 19. Irwan mengatakan, berbulan bulan menghadapi pandemi ini, banyak negara merasakan dampak di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi, yang saat ini menjadi masalah baru dalam penanganan penyakit ini. Menurut Irwan, penanganan dampak ini harus dilakukan dengan cepat, cermat dan tepat, sehingga masalah Covid-19 bisa diselesaikan.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Sumbar saat menjadi pembicara dalam Webinar KNEMA 2020 dengan Tema “Kreatifitas dan Inovasi Keluar dari Krisis Ekonomi Perspektif Akademisi dan Kepala Daerah” yang diikuti secara daring, di ruang kerja Gubernur, Kamis (10/12). Ia kembali memaparkan bahwa Sumbar menghadapi wabah ini sejak tanggal 26 maret 2020, pasca adanya informasi bahwa ada yang terpapar Covid 19 di Jakarta bahwa sudah ada masyarakatnya yang terpapar.
Dalam paparannya, Irwan melanjutkan bahwa timbulnya krisis ekonomi ini disebabkan adanya kebijakan melarang masyarakat untuk keluar rumah, sehingga masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun. Rata rata, hal tersebut terjadi di seluruh dunia sehingga dampak wabah ini pada sektor ekonomi memang sangat terasa.
Ia melanjutkan bahwa Sumatera Barat sendiri sejak April hingga Juni lalu telah hampir 70 hari melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), setelah provinsi DKI Jakarta. Kebijakan PSBb yang pada masa awal penanganan Covid 19 dulu merupakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat bagi daerah dengan kasus Covid 19 yang tak terkendali. Pembatasan aktivitas tersebut memberi dampak sangat signifikan pada pergerakan ekonomi sehingga membuat permintaan pasar menurun, angka pengangguran meningkat, hingga penutupan sejumlah pabrik/produsen usaha.
Pemprov Sumbar lalu memberhentikan kebijakan PSBB pada 1 Juli 2020. Sejak saat itu masyarakat bisa beraktivitas kembali, sejumlah sektor kembali dibuka seperti pariwisata, transportasi, hotel, restoran hingga pasar, dengan mengikuti protokol kesehatan. Bagi sektor pelayanan maka diwajibkan memiliki sertifikat bahwa karyawan nya sudah melakukan swab PCR dengan hasil negatif.
Saat ini, Irwan memaparkan bahwa sektor ekonomi di Sumbar sudah mengalami peningkatan sekitar 10 persen. Masyarakat sudah diperbolehkan beraktivitas seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan yakni "pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak". Dibantu dengan sistem teknologi (IT) dalam menumbuhkan pasar dengan melakukan jual beli online, dampak positif langsung terasa.
Untuk sektor pendidikan, Irwan menambahkan, meski kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring, namun para guru harus bisa memastikan bahwa apa yang diajarkan bisa sampai kepada murid. Para pelaku bidang pendidikan dituntut untuk menyusun strategi yang tepat dituntut untuk kreatif, salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi zoom dalam proses belajar mengajar
Irwan mengakui bahwa kapasitas laboratorium yang besar yang dimiliki Sumbar, disertai dengan SDM handal dalam pemeriksaan sampel swab merupakan salah satu faktor yang sangat membantu pemerintah Provinsi Sumbar sehingga bisa cepat dan efektif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid 19. Kemampuan laboratorium Fakultas Kedokteran Unand dalam melakukan testing dengan jumlah mencapai 5.000 sampel per hari, yang di dukung dengan tracking yang masif dari Dinas Kesehatan, berperan besar dalam mempercepat upaya pemutusan mata rantai Covid 19 sehingga upaya pemutusan mata rantai penyebaran dapat segera dilakukan. Pemprov Sumbar juga menggratiskan pelaksanaan uji swab PCR bagi siapapun yang datang ke Sumbar.
untuk memulihkan ekonomi dalam kondisi pandemi ini, masyarakat dituntut untuk tidak menyerah dan harus melawannya dengan cara yang tepat yaitu patuhi protokol kesehatan. Irwan pun berharap dengan segala upaya yang dilakukan pemerintah dapat memberikan sumbangsih positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah ke depannya untuk kesejahteraan masyarakat.