Ketua DPRD Sumbar kiritisi realisasi anggaran penanganan COVID-19 hanya di dua sektor
Berita Utama DENY SURYANI, S.IP(Sekretariat DPRD Prov. Sumbar) 15 September 2020 09:27:57 WIB
Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi mengkritisi anggaran penanganan COVID-19 di daerah itu sebesar Rp541 miliar hanya di dua sektor yakni penanganan bidang kesehatan dab penyediaan jaring pengaman sosial. "Harusnya ada tiga sasaran yang dicapai dengan anggaran itu yakni penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi," ujarnya dalam rapat paripurna di Padang, Senin.
Pemprov Sumbar belum melakukan sasaran ketiga yakni penanganan ekonomi untuk menjaga kondisi ekonomi daerah tetao hidup."Ini belum tersentuh sama sekali," kata dia. Dirimya sangat menyayangkan hal tersebut padahal tersisa anggaran sebesar Rp60 miliar lebih yang harusnya dapat digunakan untuk penanganan dampak ekonomi terutama pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi. Apabila hal ini dilakukan maka perekonomian masyarakat tetap bergerak dan pertumbuhan ekonomi daerah tidak terganggu terlalu dalam.
Sesuai Instruksi Mendagri 5 2020 tentang prioritas penggunaan perubahan APBD 2020 tetap fokus pada penanganan COVID-19 yang mencakup penanganan bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi dab optimalisasi penyediaan jaring pengaman sosial. Ia mengatakan prioritas pada program penanganan dampak ekonomi mulai dari pemberian stimulus berupa bantuan modal kepada pelaku usaha yang belum masuk program pemulihan nasional.
Kemudian mengoptimalkan pelaksanaan infrastruktur terkait program padat karya yang memanfaatkan tenaga lokal. Setelah itu penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan. Menggerakkan sektor pariwisata berskala lokal dengan mematuhi protokol kesehatan dan mendorong Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM membuat program pendampingan. "Langkah ini bertujuan menggairahkan kembali ekonomi di Sumbar namun tetap mengedepankan protokol kesehatan," kata dia.
Sementara Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan realokasi empat kali yang telah dilakukan Pemprov bertujuan untuk melakukan penanganan COVID-19. "Semua anggaran telah berubah namun ada beberapa mata anggaran yang tetap. Ini bertujuan untuk penanganan pandemi dan memulihkan ekonomi masyarakat," tutupnya. *Humas.(dprd.sumbarprov.go.id)