Berita Utama EKO KURNIAWAN, S.Kom(Diskominfo) 11 Agustus 2020 13:42:58 WIB

---

Kabupaten Solok, 11 Agustus 2020

Keterbatasan infrastruktur yang meliputi akses transportasi dan ketiadaan jaringan telekomunikasi merupakan persoalan mendasar pada salah satu daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, Nagari Garabak Data.

Hal ini mengemuka pada kunjungan kerja Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit beserta jajarannya ke Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, Senin (10/08/2020).

Menurut Wagub, kedatangannya bertujuan untuk meninjau secara langsung kondisi infrastruktur nagari yang didiami penduduk lebih kurang 2.000 jiwa ini.

“Kehadiran kami dalam rangka napak tilas, menindaklanjuti kunjungan gubernur beberapa tahun yang lalu, sejauh mana pembangunan berjalan,” ujarnya.

Disinggung mengenai pembangunan  infrastruktur jalan dari Nagari Talang Babungo menuju Nagari Garabak Data yang melalui kawasan hutan lindung, Wagub mengatakan bahwa saat ini sedang diupayakan perizinannya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“2019 kemaren sudah selesai DED nya, proses selanjutnya adalah mengurus hutan lindung, dan kemudian 2021 saya rasa sudah bisa dimulai,” ujar Wagub Nasrul.

Meski demikian pihaknya berharap agar masyarakat tidak beranggapan pemerintah tidak bekerja, karena ini juga menyangkut kemampuan keuangan daerah. Untuk itu pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak.

“Tugas kita di pemerintahan adalah membangun daerah tertinggal, kalau kota apa lagi yang mau dibangun,” ungkapnya.

Dirinya mengakui Sumbar sangat membutuhkan pembangunan di berbagai bidang. Untuk itu diharapkan adanya dukungan dan kerjasama dari seluruh stake holder terkait.

“Antara pemerintah, tokoh masyarakat, niniak mamak, para perantau, pemuda, maupun dengan kalangan investor,” ungkap Wagub Nasrul.

Dikatakan Wagub, dari 826 nagari di Sumbar, setidaknya terdapat delapan nagari yang tergolong daerah sangat tertinggal, salah satunya Nagari Garabak Data.

“Kedepan ini harus kita buka, jika persoalannya pada kawasan hutan lindung, kita selesaikan perizinannya, termasuk soal telekomunikasi, saya sampaikan, tolong ini menjadi skala prioritas,” sebut Wagub yang turut didampingi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

Meski demikian, dirinya memastikan pembangunan tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Pasalnya pada tahun 2020, alokasi APBD Sumbar dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Selanjutnya Wagub Nasrul juga berpesan kepada generasi muda di Kanagarian Garabak Data agar jangan setengah-setengah dalam menuntut ilmu pengetahuan.

“Tingkatkan kemampuan, minimal bisa satu bahasa asing, bisa komputer. Kuasai teknologi, tapi jangan dikuasai teknologi,” tuturnya.

Sementara Wali Nagari Garabak Data, Pardinal menuturkan bahwa peningkatan status jalan adalah urat nadi masyarakat. Dihadapan Wagub ia menyampaikan keluh kesah warganya yang telah berlangsung lama.

Dikarenakan sulitnya akses transportasi ia mengakui harga berbagai barang kebutuhan dasar di daerah yang dilingkupi kawasan hutan lindung ini cukup tinggi.

“Semen disini Rp. 125.000,- satu sak, bensin Rp. 15.000,- per liter, mudah-mudahan dengan kedatangan Pak Wagub, ada perubahan nantinya,” sebutnya.

Salah seorang tokoh masyarakat, M. Dahar Dt. Rajo Intan menuturkan hal yang senada. Akses jalan yang berada di kawasan hutan lindung, tuturnya, jangan sampai menjadi penyebab masyarakat di daerah ini tidak bisa mengenyam kehidupan yang lebih layak.

“Terima kasih atas kedatangan Pak Wagub, permintaan kami, disamping lindungi hutan, mohon lindungi juga masyarakat,” pintanya.

Pada kesempatan ini jajaran Pemprov Sumbar juga menyerahkan berbagai bantuan, diantaranya perlengkapan sholat berupa kain sarung, mukena, sajadah, Alquran, sound system untuk kebutuhan mesjid serta sejumlah bibit tanaman. Disamping itu juga diserahkan bantuan perlengkapan protokol kesehatan Covid-19. (ISC/ MMC DiskominfoSB).

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

• Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2011
• Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2011
• Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011
• Datangi Gedung Dewan, Geber BUMN Sumbar Kembali Suarakan Tuntutan
• Ratusan Kepala Daerah, DPRD Terancam Kehilangan Gaji