INVESTASI BERSKALA BESAR PADA INDUSTRI BIDANG KESEHATAN TERMASUK APD DAN OBAT

Artikel Zakiah(Tenaga Artikel) 30 April 2020 23:24:20 WIB

INVESTASI BERSKALA BESAR PADA INDUSTRI BIDANG KESEHATAN TERMASUK APD DAN OBAT

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), dihadiri secara virtual online oleh Anggota DPR RI yang juga Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Barat, Hj. Nevi Zuairina. Beliau meminta BKPM serius mencari investor untuk membangun industri berskala besar di bidang kesehatan dan pangan.

Pada RDP secara virtual yang diadakan pada 23 April 2020 ini, Hj Nevi meminta dengan tegas kepada BKPM ada upaya perencanaan investasi terintegrasi dari pusat hingga daerah. Sesuai dengan kesimpulan rapat Komisi VI, bahwa BKPM RI perlu menyelesaikan penyusunan big data investasi yang akan mengintegrasikan investasi di sektor pertambangan (black gold), sektor pertanian, perkebunan (green gold), sektor kelautan (blue gold) dan pariwisata dalam satu kesatuan wilayah pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota sehingga pembangunan Indonesia lebih terarah dan terencana dengan baik.

“Saya meminta kepada BKPM agar memprioritaskan mencari investor untuk bidang kesehatan dan pangan yang memiliki kemampuan membangun industri berskala besar. Saat ini banyak kerancuan di lapangan khusus persoalan APD baik masalah Produksi, Distribusi maupun Ketersediaan yang merata di setiap daerah”, ujar Hj.Nevi.

Beliau mempertanyakan pemerintah akan persoalan APD (Alat Pelindung Diri) yang di lapangan pada saat ini masih sangat kekurangan terutama APD yang sesuai dengan standard WHO untuk keperluan tenaga medis seperi baju hazmat, masker N95, masker bedah, dan berbagai instrumen alat pelindung diri dari serangan wabah covid-19.

Namun ada statement pemerintah yang membingungkan menurut Hj.Nevi bahwa, pekan lalu Menteri Keuangan seusai rapat sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo melalui konferensi video, Selasa (14/4/2020) mengatakan Indonesia tetap akan mengekspor alat pelindung diri ( APD) ke negara lain tanpa mengurangi kebutuhan dalam negeri untuk menangani Covid-19. Pada saat bersamaan, Pemerintah juga mengumumkan kepada negara-negara pengimpor bahwa Indonesia pun tengah membutuhkan APD.

Pemerintah Pusat menurut Hj.Nevi, hingga saat ini masih mengklaim bahwa Indonesia merasa sebagai salah satu negara penghasil APD terbesar. Bahkan suplai APD ke beberapa negara seperti Korea Selatan dan Jepang terus dilakukan akibat kontrak dagang yang telah dilakukan.“Sungguh ironi persoalan APD ini. Dilapangan para tenaga medis yang tersebar di berbagai Rumah Sakit di daerah teriak kurang APD terutama standard WHO. Akhirnya mereka pakai APD seadanya sehingga APD yang digunakan memberikan perlundungan yang palsu (False Protection)”, tegas Hj.Nevi.

Kepada Kepala BKPM, Hj.Nevi menyarankan agar Big Data investasi yang dibutuhkan negara kita, terutama investasi bidang kesehatan dan pangan harus segera direalisasi. Hampir 95% alat kesehatan kita termasuk obat, adalah impor, terutama bahan bakunya.

Legislator Sumatera Barat II yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat ini mengusulkan, untuk mengumpulkan dukungan dari berbagai pihak pada pengumpulan dan pengolahan data potensi dan peluang investasi di seluruh Kab/Kota. Rata-rata lokasi potensi investasi berada di lokasi yang sangat jauh dan cukup terpencil, dengan kondisi jalan yang cukup buruk.“Saya berharap kepada BKPM, pada masa wabah covid-19, investasi hingga akhir tahun 2020 ini, arahkan pada bidang kesehatan dan pangan. Investasi skala besar untuk menghasilkan produk berkualitas dengan standard yang diterima dunia internasional.”

Telah dikunjungi sebanyak 2,046 Kali
Berita Terkait Lainnya :