Irsyad Syafar. Status Siaga Darurat Bencana Gubernur Harus Ditindaklanjuti

Irsyad Syafar. Status Siaga Darurat Bencana Gubernur Harus Ditindaklanjuti

Berita Utama DENY SURYANI, S.IP(Sekretariat DPRD Prov. Sumbar) 26 Desember 2019 11:43:55 WIB


PADANG,- Dalam kurun waktu sebulan terakhir, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dilanda serangkaian bencana alam seperti, banjir dan tanah longsor. Menyikapi hal tersebut,  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Irsyad Syafar meminta seluruh unsur terkait, menindaklanjuti surat keputusan (SK) Gubernur yang menetapkan status siaga darurat bencana.

" Jangan hanya status siaga bencana yang dikeluarkan, hal itu harus diiringi dengan tindakan nyata dari seluruh unsur terkait, terutama dalam hal pencegahan hingga penangan pasca bencana, " ujarnya saat dihubungi, Rabu (25/12).

Dia mengatakan dari 5 juta lebih penduduk Sumbar, 20 persen atau 1 juta diantaranya tinggal dikawasan rawan bencana. Mulai dari ancaman gempa, tsunami, banjir, longsor dan juga letusan gunung api. 

Ia meminta, agar penganggaran bidang mitigasi dan tanggab bencana mesti benar-benar optimal. Terkait program, dirinya meminta semua pihak bisa berkordinasi agar bisa menanggulagi dampak buruk bencana alam. Untuk hal yang terlihat, harusnya ada upaya deteksi dini dilakukan.

" Perhatian pemerintah dalam membangun fasilitas-fasilitas untuk penganganan bencana harus lebih optimal. Daerah kita rawan. Harusnya disiapkan SOP jelas pra bencana maupun pasca bencana," ingat dia

Terkait dengan serangkaian bencana di Sumbar dan hasil pantauan BMKG menyatakan, curah hujan sangat tinggi akan terjadi di Sumbar sampai 28 Februari tahun depan. 

Sementara itu anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumbar Novrizon  meminta, pemerintah provinsi (Pemprov) memikirkan langkah pencegahan jangka panjang. Upaya itu dilakukan, untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh bencana dalam skala besar.

“Saya melihat, ketika telah terjadi bencana pemerintah hanya melakukan penanganan sesaat, seperti memberikan bantuan sembako atau tenda pengungsian. Seharusnya sistem perencaana jangkan panjang untuk langkah pencegahan harus dipikirkan agar kerugian yang ditimbulkan, dapat diminimalisir,” ujarnya.

Dia mengatakan untuk penanganan bencana harus dilakukan bersama-sama tidak ada lagi kewanangan kabupaten/kota atau provinsi. Hilangkan ego sektoral, secara geograrfis Sumbar merupakan daerah yang rawan, mulai dari gempa bumi, tsunami hingga banjir dan longsor bisa terjadi kapan saja. *Humas.(dprd.sumbarprov.go.id)