Artikel TITA SHANIA(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) 04 Desember 2019 14:56:42 WIB

---

 

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mengatakan bahwa variabel variabel yang digunakan untuk mengukur Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar justru tidak demokratis. Menurut Gubernur, variabel penilaian tersebut tak dapat disebut demokratis karena tidak mengindahkan mayoritas pendapat masyarakat. Lebih jauh, Gubernur Sumbar menyatakan bahwa salah satu prinsip demokratis adalah mempertimbangkan pendapat mayoritas masyarakat. Di Sumbar, mayoritas masyarakat mengedepankan azaz “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, yang berarti berpatokan pada adat yang berlandaskan agama. Gubernur menyayangkan jika hal tersebut justru disebut tidak demokratis.

Ia menegaskan, jika pemerintah daerah memaksakan kebijakan yang justru bertentangan dengan pendapat mayoritas masyarakat, maka hal tersebut barulah dikatakan tidak demokratis. Gubernur mencontohkan, misal ketika ada pemerintah kota yang menerapkan kebijakan menggunaan baju kurung/muslim bagi aparatur pada salah satu hari kerja dan hal itu justru didukung oleh mayoritas masyarakat setempat, maka hal tersebut justru disebut demokratis.

Gubernur Sumbar sendiri meyakini bahwa nilai nilai yang dianut dan dilaksanakan oleh provinsi Sumbar sudah demokratis. Jika kedepannya nilai IDI Sumbar masih seperti ini, maka Gubernur menyatakan bahwa dirinya tak akan mempersoalkan karena faktor faktor variabel yang ia nilai justru tak demokratis.

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai IDI tahun 2018 pada Agustus lalu. Dari hasil rilis tersebut, nilai IDI Sumbar turun sebesar 2,44 poin dari nilai IDI tahun 2017, yakni ada di angka 67,06. Sedangkan ditahun 2017, perolehan nilai IDI Sumbar adalah 69,50.

Dari sejumlah variabel yang dinilai, nilai IDI Sumbar tahun 2018 naik pada tiga variabel yakni aspek kebebasan berpendapat sebesar 16,68 poin, aspek partisipasi politik dan pengambilan keputusan sebesar 3,52 poin, dan aspek pengawasan naik 3,52 poin. Sedangkan aspek kebebasan sipil turun dari 100 poin menjadi 56,25 poin.

• Diperta Sumbar Gelar Pertemuan Perencanaan Program dan Kegiatan
• Diperta Sumbar Gelar Pertemuan Perencanaan Program dan Kegiatan
• Gubernur Sumatera Barat Memberi Penghargaan kepada Kepsek SDN 17 Kinari
• Gubernur Irwan Prayitno : Perkebunan Aia Angek Dapat di Jadikan Lokasi Agrowisata
• Gubernur Meninjau Irigasi Surantih