Pemprov Sumbar Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.
Artikel TITA SHANIA(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) 21 November 2019 14:54:05 WIB
Kamis (21/11) Komisi Informasi Pusat menyerahkan anugerah ketebukaan informasi publik tahun 2019 di Istana Wakil Preseiden RI. Pada kesempatan itu, ketua Komisi Informasi, Gede Narayana mengumumkan sejumlah kategori badan publik yakni kategori informatif, menuju informatif, cukup informatif dan kurang informatif. Pengumuman itu disaksikan oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin.
Untuk kategori badan publik pemerintah provinsi dan perguruan tinggi, Komisi Informasi menganugerahkan Provinsi Sumatera Barat dan Universitas Negeri Padang berlabel badan publik informatif.
PPID Utama Pemprov Sumbar, Yeflin Luandri, pada kesempatan itu mengatakan raihan ini merupakan kerja sama semua pihak. Hal ini merupakan inovasi serta kolaborasi tentang keterbukaan informasi publik yang didukung oleh gubernur dan wakil gubernur, dengan menggandeng banyak stakeholder termasuk Komisi Informasi Sumbar.
Adapun provinsi dengan kategori informatif yakni delapan provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Sedangkan perguruan tinggi informatif adalah IPB, ITB, Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Negeri Padang (UNP). UNP merupakan satu satunya perguruan tinggi dari luar Jawa yang meraih anugerah ini
Sebagaimana dilansir oleh situs Kemendagri, dalam rangka mengapresiasi peran Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri mengadakan acara Ormas Award tahun 2019 di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin (25/11). Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa peran ormas sangat penting sebagai Check and Balances jalannya pemerintahan suatu Negara. Berbagai masukan maupun kritik yang disampaikan oleh ormas bertujuan untuk mengingatkan agar pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku.
Selain menyampaikan kritik dan masukan, ormas juga dituntut untuk dapat adaptif dengan perkembangan zaman serta mampu berkolaborasi dengan Pemerintah untuk menjawab tantangan kedepan. Sebagai contoh, dalam hal pelaksanaan pilkada serentak, dalam membangun sistem demokrasi yang lebih matang, tentu memerlukan kajian yang mendalam terhadap residu yang timbul akibat Pilkada langsung di daerah. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Ormas guna menjaga independensi hasil kajian tersebut.
Mendagri juga menambahkan bahwa Independensi merupakan hal yang sangat penting bagi Ormas, karena hal tersebut dapat membantu Pemerintah untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan-tujuan dari Pemerintah. Oleh karenanya pembinaan terhadap Ormas perlu pendekatan yang berbeda, dalam artian perlu adanya pengklasteran terhadap mana saja Ormas yang dianggap dapat berkolaborasi dengan pemerintah karena Independen, mandiri dan mampu berkontribusi kepada masyarakat dan negara dan Ormas yang memerlukan pembinaan lebih dari Pemerintah.
Pada Kegiatan tersebut, Penghargaan diberikan kepada Ormas yang telah berkontribusi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain :
Bidang Fokus Aktivis yaitu :
- Bidang Pendidikan (Selamat Pagi Indonesia)
- Bidang Pemberdayaan Perempuan (Perkumpulan Kapal Perempuan)
- Bidang Tata Kelola Pemerintahan (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi)
- Bidang Penanggulangan Bencana (Yayasan IDEP)
- Bidang Kebudayaan (Yayasan Kebudayaan Rancage)
- Bidang Kesehatan (Yayasan Thalassemia Indonesia)
- Bidang Lingkungan Hidup (Yayasan Pendidikan Konservasi Alam)
- Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra)
Pemerintah Daerah sebagai Pembina Ormas terbaik yaitu :
- Tingkat Provinsi (Provinsi Jawa Timur)
- Tingkat Kabupaten (Kabupaten Rejang Lebong)
- Tingkat Kota (Kota Palopo)
Penghargaan khusus Bakti Sepanjang Masa untuk Indonesia yaitu :
- Mathlaul Anwar
- Aisiyah
- Muslimat Nahdlatul Ulama
- Kongres Wanita Indonesia