DPRD Sumbar Serahkan Bantuan Korban Abrasi Di Pesisir Selatan
Berita Utama DENY SURYANI, S.IP(Sekretariat DPRD Prov. Sumbar) 03 Oktober 2019 17:02:02 WIB
PESISIR SELATAN,- Sebanyak 38 kepala keluarga (KK) di Nagari Empat Koto Hilie ,Kecamatan Batang Kapas ,Kabupaten Pesisisir Selatan (Pessel) menjadi korban atas terjadinya abrasi pantai. Sejumlah KK tersebut, butuh direlokasi ketempat yang lebih aman. Hal itu terungkap saat Wakil Ketua DPRD Sumbar sementara Irsyad Syafar melakukan paninjauan serta menyerahkan bantuan terhadap masyarakat yang terkena abrasi pantai, Selasa (1/10).
Dia mengatakan musibah abrasi pantai yang menimpa masyarakat Batang Kapas, terjadi emapat hari lalu. Tidak ada pilihan lain, meraka mesti dipindahakan. Untuk rumah masyarakat yang hancur, moyoritas jenis semi permanen dan sudah tidak bisa ditempati kembali. Dilanjutkannya, ada beberapa rumah lain yang masih terancam berjarak 30 Meter dari bibir pantai.
Sementara para korban tinggal pada tenda-tenda darurat dan ada memumpang di rumah saudara. Hal yang paling dibutuhkan pengungsi adalah kebutuhan pokok untuk penopang kehidupan sehari-hari. Dia mengatakan masyarakat yang mejadi korban rata-rata berprofesi sebagai nelayan, mereka masih bisa melaut untuk menangkap ikan, namun tempat tinggal terancam abrasi pantai.
“ Abrasi merupakan bencana tahunan yang siap mengancam masyarakat. Jika tidak ditangani secara cepat , bisa memakan korban jiwa,” katanya. Dia mengatakan Pessel merupakan bagian dari Sumbar , sebagai unsur penyelenggara pemerintahan DPRD provinsi mesti mengetahui bagaimana kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut proses penanggulangan akan dikoordinasiakan dengan pemerintah kabupaten (Pemkab), apakah bisa dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi atau diajukan ke pemerintah pusat. Pencarian lokasi tempat tinggal baru, merupakan kewenangan Pemkab , sedangkan proses pembangunan bisa berbagi kewenangan.
“ Ini juga tanggung jawab Pemrpov mengingat abrasi akan mengancam kehidupan masyarakat, mesti ada langkah nyata termasuk proses penganggaran,” katanya. Sementara itu Hamdanus dari Fraksi PKS mengatakan penanganan abrasi pada daerah Pessel, merupakan prioritas pada masa kerja tahun pertama Anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan tersebut. Sistem perencanaan serta penganggaran mesti dilakukan dalam waktu dekat, sehingga masalah bisa diatasi.
" Penanganan abrasi tidak boleh setengah -setengah dan mesti diiringi perencanaan yang matang\" katanya. Dia mengatakan pada lokasi ini, ada sebuah Musola yang nyaris tidak ada pembatas antara hempasan ombak dan halaman bangunan, begitupun beberapa rumah masyarakat yang sewaktu-waktu bisa terkena abrasi dampak dari gelombang laut. *Humas.(dprd.sumbarprov.go.id)
Berita Terkait Lainnya :
- Peluang Investasi Pariwisata Kawasan Mandeh Kab.Pesisir Selatan
- Penetapan Rumah Hanyut dan Hancur Banjir Pesisir Selatan
- Laporan Perkembangan Data Banjir Pesisir Selatan 8 Nop 2011
- Gubernur Canangkan Kawasan Padi di Pesisir Selatan
- KPU Sumbar selenggarakan rakor penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD kab/kota