Komisi IV Soroti Anggaran Irigasi
Berita Utama DENY SURYANI, S.IP(Sekretariat DPRD Prov. Sumbar) 22 April 2019 10:57:46 WIB
PADANG,- Komisi IV DPRD Sumbar menyoroti alokasi anggaran yang belum optimal menyentuh sendi-sendi sosial kehidupan masyarakat. Salah satunya Irigasi. Dewan meminta, pemerintah provinsi (Pemprov) mesti melakukan evaluasi efektivitas anggaran dalam pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak luas.
" Seperti diketahui alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur seperti perbaikan irigasi minin. Padahal, masayarakat membutuhkan hal tersebut. Oleh sebab itu, butuh evaluasi oleh Pemprov, " ujar sekertaris Komisi IV DPRD Sumbar Taufik Hidayat saat ditemui, Minggu (21/4)
Dia mengatakan, anggaran perbaikan irigasi dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Sumbar 2019 sangat minim sehingga hal tersebut membuat provinsi itu jauh dari upaya swasembada pangan.
Menurutnya, kerusakan irigasi tentunya berdampak pada sawah masyarakat dan jika belum ada perbaikan produksi padi mereka tentu ikut berkurang karena pasokan air berkurang akibat kerusakan irigasi tersebut.
DIa mengatakan, dalam APBD 2019 contohnya, anggaran yang dialokasikan untuk PSDA cukup rendah yakni hanya 45 persen dari 100 persen yang diusulkan. Akibatnya dana yang seharusnya untuk perbaikan sarana irigasi tentu harus ditunda.
“Politik anggaran kita belum mengarah pada pengoptimalan swasembada pangan karena anggaran perbaikan irigasi masih rendah,” katanya.
Dia mencontohkan, di Kota Padang ada Bendungan Koto Pulai yang dibangun menggunakan dana APBN dan ketika itu selesai tentu Pemprov Sumbar harus memperbaiki aliran sungai ke masyarakat.
“Jika anggaran ini belum dianggarkan tentu perbaikan bendungan akan sia-sia karena saluran air belum diperbaiki. Ini yang harus jadi perhatian bersama,” katanya. *Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)