Berita Utama EKO KURNIAWAN, S.Kom(Diskominfo) 30 November 2018 11:04:43 WIB

---

Padang, InfoPublik - Gubernur Sumatera Barat, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno menghadiri sekaligus membuka rapat koordinasi KPID Sumbar dengan lembaga penyiaran publik swasta dan lembaga penyiaran publik lokal. Rapat tersebut diikuti oleh seluruh OPD Pemprov Sumbar, Senin, 19 November 2018 di Padang.

Dikesempatan tersebut gubernur menghimbau lembaga penyiaran, agar menayangkan konten-konten yang mencerdaskan masyarakat, serta mematuhi ketentuan undang-undang bahwa 10% dari keseluruhan jam tayang adalah konten lokal.

“30% dari 10% itu ditayangkan pada jam utama, dimana dalam ketentuan Undang-Undang, 10% dari 20% jam tayang iklan dari total keseluruhan jam tayang, benar-benar diisi oleh iklan layanan masyarakat,” jelas gubernur mengingatkan.

Kemudian dari jam tayang tersebut kepada OPD dilingkungan Pemerintahan agar memanfaatkan slot untuk Iklan layanan masyarakat yang 10% dari 20% itu, agar dimaksimalkan demi pelayanan dan informasi kepada publik dan masyarakat.

“Mari kita jaga kualitas tontonan dan tayangan masyarakat, menuju lebih baik,” pungkas Irwan Prayitno.

Rakor ini menghadirkan Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Afrizal dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, Ir. Yeflin Luandri, M.Si sebagai narasumber.

“OPD dan lembaga penyiaran harus memenuhi konten lokal selama 10% dari 24 jam tayang atau selama 2,4 jam, dan khusus bagi OPD, 50% nya berupa informasi layanan masyarakat secara gratis dan 50% lagi sebagai informasi niaga khusus,” ujar Yeflin dalam paparannya.

Peserta rakor sepakat untuk melanjutkan pembahasan ini pada sesi FGD di Komisi I DPRD Sumbar maupun coffee morning di RRI Padang, sebagai bentuk respon bersama dalam merealisasikan maksud dan tujuan pertemuan ini untuk pembangunan di Sumatera Barat.

• Gubernur Canangkan Kawasan Padi di Pesisir Selatan
• Sumbar Galakkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
• Gubernur Sumatera Barat (Irwan Prayitno) Resmikan Pasar Lelang Karet Pasaman Barat
• Target BPM Sumbar untuk Meningkatkan Kemandirian Masyarakat
• Gubernur Sumatera Barat merespon Kebijakan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi