Kemendagri Ajak Pemerintah Daerah Dukung Pemilu Serentak
Berita Utama TITA SHANIA(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) 30 Maret 2018 10:57:46 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) terus mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Pemda diminta untuk melakukan deteksi dini, cegah dini, dan melakukan penanganan dini masalah-masalah yang menonjol di daerah.
“Kami mengimbau kepada jajaran Pemda, termasuk DPRD untuk turut mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 mendatang,” kata Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Ditjen Polpum Kemendagri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si .
Dukungan daerah dalam menyukseskan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, jelas Bahtiar, salah satunya dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi Badan atau Kantor Kesbangpol di daerah. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, sejak tahun lalu Ditjen Polpum Kemendagri telah mengarahkan kepala badan atau kantor Kesbangpol di daerah untuk membentuk tim pemantau, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dinamika politik daerah, khususnya yang akan melaksanakan Pilkada serentak. Melakukan deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini masalah menonjol di daerah.
“Secara rutin nanti di pusat kami melakukan rapat evaluasi bersama pihak-pihak terkait untuk saling bertukar informasi hal-hal menonjol pada setiap tahapan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu,” kata Bahtiar.
Ditjen Polpum bersama jajaran Kesbangpol di daerah, lanjutnya, juga terus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, termasuk kepada kaum perempuan dan pemilih pemula serta kelompok marginal di seluruh daerah. Tujuannya tidak lain guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada maupun Pemilu mendatang.
Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, sambung Bahtiar, setidaknya ada tiga faktor penentu keberhasilan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Yakni, partisipasi pemilih yang harus meningkat dengan target 78 persen di Pilkada 2018 yang diikuti 171 daerah, menekan praktik politik uang, dan melawan kampanye yang berisi ujaran kebencian.
“Kita harapkan para calon kepala daerah lebih mengedepankan adu program, adu konsep, adu gagasan dalam mengembangkan daerahnya ke depan,” ujar Bahtiar.