Ingat ! ASN Dilarang Berpolitik Praktis
Artikel Yal Aziz(Tenaga Artikel) 26 September 2018 08:18:16 WIB
SEBAGAI warga negara yang berprofesi sebagai ASN, terutama berstatus guru atau tenaga pendidik, ada beberapa bentuk aturan yang secara khusus melarang berpolitik praktis atau jadi politisi partai politik.
Larangan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 pada pasal 3, yang mengharuskan ASN memberikan pelayanan yang jujur, adil dan profesional. Bahkan secara khusus pada ayat 2, undang-undang tersebut ditegaskan;"Pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.”
Bahkan, pada ayat 3 tersebut, seorang ASN dilarang dengan tegas menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain dilarang untuk menjadi anggota dan/atau pengurus, guru pegawai negeri sipil juga tidak boleh mengikuti kegiatan kampanye. Larangan tersebut dipertegas dan diperjelas dengan Surat Edaran Menteri Nomor 4 Tahun 2004 tentang larangan ASN mengikuti kegiatan kampanye Pemilu.
Sedangkan bagi guru non ASN, mungkin peraturan ini tidak berlaku secara mengikat. Hanya saja, secara moral guru memang sebaiknya tidak memberikan ceramah politik di kelas selain pendidikan politik. Terlebih apabila condong kepada salah satu partai atau pasangan calon
Lantas timbul pertanyaan, kenapa ASN dilarang berpolitik? Karena politik praktis adalah suatu kegiatan dan aktifitas atau gerakan dari satu orang atau sekelompok orang yang dapat mempengaruhi pandangan, pendapat masyarakat tentang suatu keputusan atau kebijakan pemerintah, atau bahkan dapat merubah keputusan pemerintah. Contohnya, sekelompok masa dari golongan tertentu berdemo di DPR atau istana negara untuk membatalkan sebuah Rancangan Undang-undang (RUU).
Jadi pengertian politik secara umum bisa dikatakan, pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan, terkhusus pada negara. Jadi pengertian politik secara singkat atau sederhana bisa dikatakan sebuah teori, metode atau teknik dalam memengaruhi orang sipil atau individu. Maksudnya, politik merupakan tingkatan suatu kelompok atau individu yang membicarakan mengenai hal-hal yang terjadi didalam masyarakat atau negara. Kemudian, seseorang yang menjalankan atau melakukan kegiatan politik disebut sebagai seorang politikus.
Kemudian secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa yunani yaitu "polis" berarti negara atau kota dan "teta" berarti urusan. Selanjutnya, politik pertama kali diperkenalkan dan digunakan oleh Aristoteles dimana kata politik pada awalnya, pada masa itu Aristoteles menyebut Zoon Politikon. Dari Zoon Politikon kemudian terus berkembang menjadi polites, politeia, politika, politikos. "Polites" adalah warganegara.
Yang dimaksud dengan Politeia adalah hal-hal yang berhubungan dengan negara. Artinya kata Politika adalah pemerintahan negara. Sedangkan Politikos, adalah kewarganegaraan, dengan demikian politik berarti menyangkut dengan urusan negara atau pemerintahan.
Selanjutnya dalam pelaksanaan ditemui bermacam-macam sistem yang dikembangkan oleh suatu negara yang ada diseluruh dunia seperti fasisme, komunisme, liberalisme, marxisme, kapitalisme, feminisme, federalisme, demokrasi, globalisme, diktatorisme, fundamentalisme keagamaan, imprealisme, rasisme, oligarki, monarki, libertarianisme, sosialisme, nasionalisme, theoraksi, totaliteralisme.
Kini, kita berada di tahun politik karena sekarang para politisi sedang berupaya sekuat tenaga dan pikiran untuk melakukan bagaimana bisa mempengaruhi rakyat untuk memilih presidennya, apa akan memilih Jokowidodo yang berpasangan dengan Makruf Amin dan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno.
Sebagai masyarakat awam dan ASN, kita tentu hanya bisa mengingatkan serta berharap kepada para politisi untuk selalu menjunjung tinggi aturan dalam berkampanye, serta selalu menjaga ukhwah Islamiyah sebagai anak bangsa. Soalnya, kedua calon presiden yang bertarung, keduaya sama-sama anak bangsa.
Khusus dalam menentukan pilihan ini, ada ungkapan mantan Gubernur Sumatera Barat, Hasan Basri Durin (almarhum). Katanya, salah dalam memilih pemimpin, tunggulah kehancuran.(Penulis wartawan tabloidbijak dan padangpos.com)