Berita Utama TITA SHANIA(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) 31 Mei 2018 08:51:35 WIB

---

Pada Senin (28/05), Pelaksana Tugas Ombudsman RI Sumbar, Adel Wahidi, mengatakan pihaknya perlu mengetahui seperti apa mekanisme penanganan laporan, pembiayaan hingga kerugian negara yang berhasil diselamatkan oleh kinerja Satgas Saber Pungli Sumbar.

Beliau menjelaskan, kajian dilakukan dengan mengumpulkan data terkait pemberantasan pungutan liar dengan melakukan kunjungan kepada Kepala Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumbar.

Hasil kajian ini diharapkan dapat segera rampung sehingga nantinya dapat dijadikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli, guna mewujudkan cita cita birokrasi yang bebas dari praktek pungli.

Praktik pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat dan menyebabkan kerugian kepada masyarakat yang hendak mengakses pelayanan publik. Hal ini memerlukan pemberantasan pungli yang tegas dan terpadu sehingga menimbulkan efek jera

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005
• Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Tiba di Ranah Minang
• Presiden Repubblik Indonesia Joko Widodo Memuji Pakaian Adat Khas Minangkabau
• Kemudahan Investasi, berantas Pungli