Berita Utama DENY SURYANI, S.IP(Sekretariat DPRD Prov. Sumbar) 17 Mei 2018 08:41:01 WIB

---

PADANG,- Anggota Komisi V DPRD Sumbar Hidayat meminta gubernur evaluasai kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, pasalnya,  dari Rp2,162 triliun APBD Tahun 2017 yang diperuntukkan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, yang mampu direalisasikan hanya Rp1,8 triliun.

"Dinas Pendidikan seharuanya menyerap optimal untuk porsi aggaran yang telah diberikan , karena terjadi  Sisa Alokasi Penggunaan Anggran (SILPA) yang  cukup tinggi sebanyak Rp285 miliar,ini adalah harus  dipertanyakan,” ucap Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar tersebut saat dihubungi Selasa (15/5)

 Ia mengatakan , bidang-bidang lain kekurangan anggaran dan tak bisa dibantu, mereka membiarkan anggaran tersimpan dan tidak digunakan, pihaknya sangat menyesalkan ketidakmampuan Dinas Pendidikan merealisasikan anggaran yang diperuntukkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

Dimana angka Rp285 miliar yang tak mampu dibelanjakan Dinas Pendidikan ia lihat merupakan angka yang tidaklah sedikit.

Besarnya anggaran belanja dan tunjangan pegawai yang tak terealisasi, jelas dia, menandakan adanya ketidakakuratan data yang dimiliki Dinas Pendidikan sehubungan dengan jumlah pegawai.

 Ia memaparkan, salah satu yang tak mampu direalisasikan Dinas Pendidikan dan menimbulkan sisa anggaran yang sangat tinggi adalah pos belanja gaji dan tunjangan pegawai, nilainya mencapai Rp124,5 miliar.

 "Program OPD lain banyak yang tak bisa dikerjakan, ada kebutuhan jalan lingkung, pembangunan Masjid Raya yang masih terbengkalai, Main Stadium Lubuk Alung yang masih belum kunjung selesai, kebutuhan kesehatan, dan yang lain. Semua mendesak untuk dibantu dengan anggaran, tapi Dinas Pendidikan  membiarkan uang bersisa," ujarnya.

Berangkat dari kelemahan Dinas Pendidikan merealisasikan anggaran ini, Komisi V menginginkan OPD itu tidak lagi mengulangi ditahun sekarang dan masa yang akan datang.

 Dinas Pendidikan, tegas dia, diminta agar tak menerima saja dana yang sesungguhnya tidak mereka butuhkan. Ia menuturkan, Dinas Pendidikan harus membuat data yang valid berapa jumlah pegawai yang ada saat ini, berapa kebutuhan gaji dan tunjangan mereka. 

Jangan diterka-terka dan berujung membuat anggaran tidak terbelanjakan.

"TAPD dan gubenur juga harus tau persoalan ini. Telah terjadi strategi penganggaran yang tidak betul. Masa Rp285 miliar yang tak terbelanjakan, kalau dibangunkan untuk infrastruktur, dengab uang sebanyak itu, bisa selesai itu satu rumah sakit," ujar Hidayat.

Lebih lanjut ia menyampaikan, pemerintah  daerah agar jangan hanya mengatakan pada rakyat anggaran terbatas, ini tak bisa dibantu, itu tak bisa dibantu. Di lain sisi ada ratusan miliar anggaran yang tak bisa dibelanjakan. *Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)

• Visi dan Misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
• Sistem Informasi Geografi sangat handal untuk pengendalian investasi
• Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
• Standar Pelayanan Data dan Informasi Kehutanan
• Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat Laksanakan Pelatihan Pengembangan Desain Tenun