DAERAH DIMINTA KREATIF DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Berita Utama Sub Bag. Sarana dan Prasarana(Sub Bag. Sarana dan Prasarana) 20 September 2013 20:16:25 WIB
Padang, 19/9 - Pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat perlu kretif dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah masing-masing, disamping menjalan program yang sudah ada dari pemerintah pusat.
"Menekan angka kemiskinan jangan hanya sekadar menjalan program yang tak membawa perubahan kehidupan kepada masyarakat miskin. Kita harus benari melakukan terobosan," kata Muslim Kasim pada membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan se-Sumatera Barat di Padang, Kamis.
Menurut Wagub, dimaksud penanggulangan kemiskinan butuh kreatifitas adalah menggerakan potensi yang ada baik program pusat maupun daerah yang diiringi dengan terobosan.
Misalnya menggerakan program pemanfaatan lahan terlantar, program peduli lingkungan atau Corporate Sosial Responsbiliti (CSR) perusahaan daeran dan BUMN diarahkan untuk usaha produktif, serta banyak lain di sektor seperti di pariwisata.
Ia menjelaskan, perkembangan angka kemiskinan di Sumbar secara umum terjadi penurunan baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Berdasarkan data Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan Sumbar pada posisi Maret 2012 sebesar 8,19 persen dengan jumlah pendudukan kemiskinan 404.736 jiwa.
Sedangkan pada pasisi Maret 2013 tingkat kemiskinan menurun menjadi 8,14 persen dengan jumlah penduduk yang tertinggal 404.470 jiwa (karena terjadi penambahan penduduk). Penurunan angka kemiskinan Sumbar 0,6 per tahun.
Penurunan tingkat kemiskinan diikuti dengan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dapat diikur dari peningkatan indeks garis kemiskinan dari sebesar Rp3230.000 per kapita/bulan dan menjadi Rp292.052 per kapita/bulan pada 2013.
Dalam kesempatan itu disebutkan terjadi penurunan pengangguran dari 6,95 persen pada 2010 menjadi 6,33 persen pada kondisi Februari 2013.
"Rata-rata capaian tingkat kemiskinan dan pengangguran di Sumbar tiap tahunnya selalu di bawah rata-rata nasional. Pencapaian Sumbar itu, merupakan akumulasi dari pencapaian tingkat kemiskinan dari 19 kabupaten/kota,"katanya.
Tingkat kemiskinan di Sumbar lebih tinggi terdapat di wilayah pedesaan ketimbang perkotaan. Data yang ada, kata Wagub, kabupaten yang paling tinggi di Kepulauan Mentawai sebesar 18,85 persen dan tingkat kemiskinan terendah di Sawahlunto sebesar 2,34 persen.
"Jangan terpaku dengan program bantuan Raskin dan BLSM tetapi persiapan program jangka panjangnya. Penanggulangan kemiskinan tak bisa hanya satu instansi saja," ujarnya.
Akan tetepi berinovasi dalam bentuk program yang dapat menyerap banyak tenaga kerja seperti padat karya. Masyarakat yang miskin dengan dapat bekerja dalam proyek padat karya, tentu akan mendapatkan tambahan pendapatan.
Selain itu, terus dorong masyarakat untuk mengembangan berbagai produk turunan dari bahan holtikultura, misalnya kenatang dan tomat saat musim panen melimpah dijadikan kentang goreng dan saus serta bentuk lainnya.
"Inilah tugas kepala daerah dan instansi terkait bagaimana membekali masyarakat untuk dapat berkreatif dalam menjalankan usaha. Semakin tinggi turun angka kemiskinan jelas semakin baik," ujarnya dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah wakil bupati dan wawako serta sekretaris daerah se-Sumbar.
"Menekan angka kemiskinan jangan hanya sekadar menjalan program yang tak membawa perubahan kehidupan kepada masyarakat miskin. Kita harus benari melakukan terobosan," kata Muslim Kasim pada membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan se-Sumatera Barat di Padang, Kamis.
Menurut Wagub, dimaksud penanggulangan kemiskinan butuh kreatifitas adalah menggerakan potensi yang ada baik program pusat maupun daerah yang diiringi dengan terobosan.
Misalnya menggerakan program pemanfaatan lahan terlantar, program peduli lingkungan atau Corporate Sosial Responsbiliti (CSR) perusahaan daeran dan BUMN diarahkan untuk usaha produktif, serta banyak lain di sektor seperti di pariwisata.
Ia menjelaskan, perkembangan angka kemiskinan di Sumbar secara umum terjadi penurunan baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Berdasarkan data Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan Sumbar pada posisi Maret 2012 sebesar 8,19 persen dengan jumlah pendudukan kemiskinan 404.736 jiwa.
Sedangkan pada pasisi Maret 2013 tingkat kemiskinan menurun menjadi 8,14 persen dengan jumlah penduduk yang tertinggal 404.470 jiwa (karena terjadi penambahan penduduk). Penurunan angka kemiskinan Sumbar 0,6 per tahun.
Penurunan tingkat kemiskinan diikuti dengan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dapat diikur dari peningkatan indeks garis kemiskinan dari sebesar Rp3230.000 per kapita/bulan dan menjadi Rp292.052 per kapita/bulan pada 2013.
Dalam kesempatan itu disebutkan terjadi penurunan pengangguran dari 6,95 persen pada 2010 menjadi 6,33 persen pada kondisi Februari 2013.
"Rata-rata capaian tingkat kemiskinan dan pengangguran di Sumbar tiap tahunnya selalu di bawah rata-rata nasional. Pencapaian Sumbar itu, merupakan akumulasi dari pencapaian tingkat kemiskinan dari 19 kabupaten/kota,"katanya.
Tingkat kemiskinan di Sumbar lebih tinggi terdapat di wilayah pedesaan ketimbang perkotaan. Data yang ada, kata Wagub, kabupaten yang paling tinggi di Kepulauan Mentawai sebesar 18,85 persen dan tingkat kemiskinan terendah di Sawahlunto sebesar 2,34 persen.
"Jangan terpaku dengan program bantuan Raskin dan BLSM tetapi persiapan program jangka panjangnya. Penanggulangan kemiskinan tak bisa hanya satu instansi saja," ujarnya.
Akan tetepi berinovasi dalam bentuk program yang dapat menyerap banyak tenaga kerja seperti padat karya. Masyarakat yang miskin dengan dapat bekerja dalam proyek padat karya, tentu akan mendapatkan tambahan pendapatan.
Selain itu, terus dorong masyarakat untuk mengembangan berbagai produk turunan dari bahan holtikultura, misalnya kenatang dan tomat saat musim panen melimpah dijadikan kentang goreng dan saus serta bentuk lainnya.
"Inilah tugas kepala daerah dan instansi terkait bagaimana membekali masyarakat untuk dapat berkreatif dalam menjalankan usaha. Semakin tinggi turun angka kemiskinan jelas semakin baik," ujarnya dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah wakil bupati dan wawako serta sekretaris daerah se-Sumbar.
humas sumbar