RAPAT KOORDINASI PPK TAHUN 2013
Berita Utama () 05 September 2013 03:44:20 WIB
RAKOR Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Tahun 2013 dilaksanakan Rabu tanggal 4 September 2013 di aula BAPPEDA Kota Solok yang dibuka secara langsung oleh Sekretaris Kota Solok Bapak Suryadi Nurdal. SH yang dihadiri oleh Tim Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Provinsi Sumatera Barat, PPK Kabupaten Tanah Datar dan Tim PPK Kota Solok.
Pencegahan Perbuatan Korupsi harus dimulai sejak dini, dengan melakukan pengawasan melekat baik internal maupun eksternal, dan Pencegahan korupsi tidak hanya dengan membuat konsep saja tetapi lebih diperlukan lagi tindakan nyata, hal ini disampaikan oleh Sekda Kota Solok dalam sambutannya bahwa Pencegahan Korupsi jangan hanya sebatas melahirkan konsep saja tetapi yang penting ada tindaklanjut di lapangan. Sekda juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena menjadikan Pemerintah Kota Solok dan Pemerintah kabupaten Tanah Datar sebagai Pilot Projec dari Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 ini. Selanjutnya Bapak Suryadi Nurdal juga berharap agar PPK dapat dijadikan sebagai acuan dan indikator pembangunan di daerah dan semangat PPK juga dapat selalu terjaga.
Peserta yang hadir dari Tim PPK Provinsi Sumatera Barat adalah Drs. Youliyus Honesti. Msi sebagai ketua Tim (BAPPEDA), dan anggota Tim. Drs. Akral. MM (biro Humas). A. Suhendri. S. Kom. MSc. (DPKD), Helmidawati Maas. SE. MM (DPKD), Yudha Prima. SSTP. Msi (BAPPEDA), Widya Prima Hatta. ST. MT (LPSE BAPPEDA)Rosalind. SS (BAPEDA) Riky Martin (BKPPM) dan lain sebagainya. Sedangkan Tim PPK Kabupaten Tanah Datar dihadiri oleh Drs. Hardiman, Asisten Pemerintahan, Arsal Umah SH. Kepala Inspektorat, dan beberapa orang kabag dan kasubag, serta dari Kota Solok, dihadiri oleh Dusral. SE. MM, (Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan), Ir. Jefrial. Kepala BAPPEDA. Viveri Yandra. SH. Msi, kepala Inspektorat, Asisten Pemerintahan dan beberap orang Kabag dari DPKA serta dari instansi terkait lainnya.
Pembahasan konsep Aksi Pencegahan Korupsi dalam Rakor ini sangat alot dibahas, diantaranya adalah tentang ukuran keberhasilan pencegahan korupsi ini standar apa yang harus digunakan apakah berdasarkan surat atau standar yang diberikan oleh UKP4 atau standar yang ditetapkan berdasarkan Surat dari Kementerian Dalam Negeri atau dari BAPPENAS, tetapi peserta bersepakat mengacu kepada Surat dari UKP4. Adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih belum dapat mencapai target pelaksanaan aksi PPK ini agar membuat surat kepada Tim TAPD yaitu kepada Bapak Seda Provinsi Sumatera Barat.
Disamping itu keberadaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sangat diperlukan sekali, karena dengan menggunakan TIK khususnya Website dan situs Pemerintah daerah semua informasi akan lebih mudah dipublikasikan dan masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi tersebut sehingga akan lebih mudah pula bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan pembangunan, seperti disampaikan oleh Ketua Tim PPK Provinsi Sumatera Barat Bapak Youliyus Honesty. Msi. yang sering dipanggil Pak Yu ini mengatakan bahwa keberadaan Website resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan situs www.sumbarprov.go.id sangat besar sekali dalam mempublikasikan dan menginformasikan kegiatan pembangunan di masing-masing SKPD, terutama sekali transparansi dalam rangka keterbukaan informasi publik menuju good governace (tatakelola pemerintahan yang baik) dan clean goverment (pemerintahan yang bersih). Dengan demikian tidak ada lagi hal yang tertutup dan yang ditutup-tutupi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga perbuatan korupsi dan penyimpangan dalam penggunaan keuangan negara dan keuangan daerah akan dapat diminimalisir dan bahkan Korupsi itu harus di NOL kan di Sumatera Barat, demikian pak Yu menutup pembicaraannya.
Rakor Pelaporan Aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Tahun 2013 yang dilaksanakan di Kota Solok ini menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu:
- Disepakati ukuran keberhasilan mengacu kepada sistem monitoring UKP4
- Akan disurati kembali Pemerintah Pusat bahwa ukuran keberhasilan aksi mengacu ke sistem monitoring UKP4
- Khusus kepada BKPMD Provinsi Sumatera Barat untuk segera menyurati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku ketua Tim TAPD untuk menambah alokasi anggaran dalam rangka mencapai target.
- Untuk pertemuan selanjutnya yaitu B12 akan dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar pada akir November atau awal Desember 2013 nanti. (by. Akral)
