Kemungkinan Jokowi Batal Hadiri Hari Bela Negara di Padang
Berita Utama Admin Satpol PP(Satuan Polisi Pamong Praja) 18 Desember 2016 22:02:07 WIB
Satpol PP Sumbar, Padang --- Rencananya Presiden RI Joko Widodo akan datang ke Kota Padang Tercinta untuk menghadiri upacara peringatan Hari Bela Negara (HBN) di Lapangan Imam Bonjol Kota Padang, Sumatera Barat, Senin, 19 Desember 2016, kemungkinan bisa batal," kata Kepala Bagian Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar (Kuswandi Kutar, S. Sos, M. Si).
"Kami sangat mengharapkan Presiden hadir sehingga kegiatan lebih semarak dan meriah, karena kami sudah mempersiapkan berbagai acara yang telah menjadi referensi, terutama di segi makanan, kuliner, budaya, sejarah, dan tak ada yang bisa meragukannya,” jawab Kuswandi. Apalagi Peringatan HBN akan dipusatkan di Lapangan Imam Bonjol Padang, dilanjutkan dengan rangkaian acara di antaranya lomba lari 10 K diikuti 15 ribu peserta serta kegiatan karnaval budaya. "Dalam karnaval ini peserta akan menggunakan pakaian dan atribut bernuansa nasionalisme dan bela negara atau perjuangan," katanya.
Menurut Kolonel Laut Syahril Bakri, peringatan HBN perlu dilaksanakan. Sebab kondisi Indonesia saat ini terbilang cukup mengkhawatirkan Dipilihnya Padang sebagai pelaksana upacara HBN kali ini karena Padang dianggap cukup siap untuk melaksanakannya. Jika presiden batal ke Padang, maka rangkaian acara itu akan dihadiri Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
Sebelumnya Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengemukakan HBN adalah hari bersejarah Indonesia yang jatuh pada tanggal 19 Desember untuk memperingati deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat pada tahun 19 Desember 1948. "HBN itu telah ditetapkan sejak tahun 2006 dan diperingati setiap tahun," katanya.
HBN diperingati karena adanya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) ketika itu. Indonesia ada berkat PDRI. Karena pada waktu itu dunia melihat ibukota RI sudah dikuasai Belanda. Tetapi karena ada PDRI, dunia mengakui bahwa Indonesia masih ada walaupun Jakarta sudah dikuasai Belanda.
"Dengan adanya PDRI ini, pada 1948 itu, dunia mengetahui bahwa negara Indonesia tidak bubar seperti yang dikabarkan oleh Belanda setelah menangkap Soekarno-Hatta. Pemerintahan Republik Indonesia masih berjalan meskipun kepala negara tertangkap," kata dia.
(by Novear)