Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Sumbar Membaik
Berita Utama () 19 Oktober 2016 12:18:14 WIB
Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mencatat penyerapan belanja Pemerintah Provinsi pada triwulan II-2016 mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan penyelesaian proses lelang barang dan jasa.
"Realisasi belanja pada triwulan II-2016 tercatat sebesar Rp1.114,5 miliar atau 22,4 persen dari target APBD, meningkat dibandingkan triwulan I-2016 yang hanya Rp563,2 miliar atau 11,3 persen dari target APBD," kata Kepala BI perwakilan Sumbar Puji Atmoko di Padang, Senin.
Ia menyampaikan hal itu pada kajian ekonomi dan keuangan regional Sumbar triwulan II-2016.
Menurut dia meningkatnya belanja modal dan belanja barang dan jasa seiring dengan mulai dikerjakannya proyek fisik pemerintah menjadi penyebab kenaikan realisasi belanja daerah pada triwulan laporan.
"Kenaikan penyerapan belanja daerah juga berasal dari meningkatnya belanja bagi hasil untuk kabupaten, kota, dan desa serta belanja pegawai seiring pemberian gaji ke-13 dan ke-14," ujarnya.
Ia mengatakan arahan Presiden untuk mempercepat penyerapan realisasi anggaran berdampak pada perbaikan kualitas belanja Provinsi Sumatera Barat.
Realisasi belanja daerah hingga triwulan II 2016 mencapai Rp1.677,7 miliar atau 33,7 persen dari target APBD, meningkat dibandingkan periode sama tahun 2015 sebesar Rp1.172,9 miliar atau 29, persen dari target APBD, katanya.
Ditinjau dari komponennya, peningkatan belanja terutama berasal dari membaiknya penyerapan untuk belanja hibah, belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai.
Penyerapan belanja hibah meningkat dari Rp262,3 miliar menjadi Rp547,3 miliar, belanja barang dan jasa dari Rp342,7 miliar menjadi Rp377,7miliar, dan belanja pegawai dari Rp284,2 miliar menjadi Rp367,3 miliar, kata dia.
Percepatan pengesahan APBD tahun 2016 sejak tanggal 26 November 2015 serta proses pelelangan yang dilakukan lebih awal dibandingkan 2015 mendorong peningkatan akumulasi realisasi belanja daerah, lanjutnya.
Meski demikian, penyerapan belanja modal hingga triwulan II 2016 turun dibandingkan pencapaian tahun 2015, katanya.
Pada sisi lain ia melihat penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat kepada daerah akan berdampak pada perekonomian daerah karena salah satu penggerak roda ekonomi di daerah adalah belanja pemerintah.
Pertumbuhan ekonomi di daerah juga banyak ditopang oleh belanja pemerintah, kalau dikurangi tentu saja akan berpengaruh, katanya.
Ia menganalogikan jika ada mahasiswa yang biasanya diberi orang tua jatah uang saku Rp50 ribu kemudian dikurangi hanya Rp20 ribu maka akan ada pengurangan belanja harian yang juga berimbas pada warung-warung tempat belanja.
Demikian juga dengan belanja pemerintah punya kontribusi yang penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi,ujarnya.
Ia memberi contoh jika pemerintah membangun jalan satu kilometer maka akan ada manfaat ekonomi yang dapat diukur bagi masyarakat.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ali Asmar mengatakan selama ini dalam mengelola keuangan baik dari APBN dan APBD ada keraguan dari ASN untuk mengelola karena khawatir tersangkut persoalan hukum.
"Sekarang sudah ada Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sebagai tempat bertanya sehingga permasalahan yang ada dapat diluruskan dan akan mempercepat aktivitas pembangunan dan peningkatan daya serap anggaran," kata dia. (*)