Wagub Nasrul Abit Buka Rakor Penguranan Resiko Bencana ke III tahun 2016

Wagub Nasrul Abit Buka Rakor Penguranan Resiko Bencana ke III tahun 2016

Berita Utama Bagian Penerangan(Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat) 19 September 2016 20:26:35 WIB


Sawahlunto, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit membuka  Rapat Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana ke III tahun 2016 dengan tema "Kita Tingkatkan Komitmen Multi Pihak Dalam Pengurangan Risiko Bencana di Sumatera Barat" di Gedung Balai Diklat Tambang Bawah Tanah (BDTBT) Kota Sawahlunto, 19/09/2016.

Dihadiri oleh Deputi I Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Wisnu Jaya, Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat Nasridal Patria, Walikota Sawahlunto Ali Yusuf, Wakil Bupati Pesisir Selatan, Perwakilan Bupati/Walikota se Sumatera Barat, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, dan Forkopimda Kita Sawahlunto

Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat Nasridal Patria melaporkan rakor ini merupakan rangkaian dari kegiatan jambore ke III Pengurangan Resiko Bencana (PRB).

Maksud dan tujuan rakor ini meningkatkan dan memperjelas tupoksi BPBD diseluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas sehingga terwujudnya  kesiapan dalam  pencegahan dan penanggulangan bencana.

Walikota Sawahlunto dalam sambutan mengatakan Kota Sawahlunto rawan terjadinya longsor oleh karena itu dalam rakor ini kita sampaikan kerawanan daerah kita masing-masing sehingga pusat dapat mendengar aspirasi kita.

"Semoga rakor ini dapat kita maksimalkan, sehingga kita dapat selalu siaga dalam menghadapi bencana", ucap Ali Yusuf.

Deputi I Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Wisnu Jaya menyampaikan kompleksnya penanggulangan bencana sehingga tidak mungkin sendiri dalam upaya penanggulangan bencana.

Target nasional yang tertuai dalam komitmen Internasional dalam penanggulangan bencana adalah:
1. Mampu mengurangi jumlah korban
2. Mampu mengurangi masyarakat yang terdampak
3. Mampu menguranginkerugian ekonomi
4. Berkurangnya kerusakan infrastruktur dan layanan dasar kepada masyarakat

BNPB memiliki 8 Prioritas Program yakni:
1. Mempercepat pembangunan multi hasat/ peringatan dini multi ancaman
2. Membangun desa sanggup
3. Membangun 6 pusat logistik
4. Meningkatkan persediaan logistik peralatan
5. Meningkatakan kegiatan analisis rrsiko bencana
6. Mempersiapkan sdm
7. Manajemen pemulihan
8. Bencana hidrometrologi /bencana terkait cuaca

"Kekuatan dalam penanggulangan bencana adalah masyarakat, oleh sebab itu memberdayakan kesiapsiagaan masyarakat sangatlah penting", ucap Wisnu Jaya.

Yang perlu diperkuat dalam penanggulangan bencana adalah
1. Regulasi
2. Kelembagaan formal/informal
3. Perencanaan
4. Ketersedianya dana yang memadai

"Yang terpenting adalah kita memiliki roadmap dalam mengatasi bencana yang akan kita hadapi di daerah masing-masing", tambah Wisnu Jaya.

Deputi I Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB berharap adanya dukungan dari daerah, target kita adalah terjadi penurunan indeks resiko disetiap daerah, dengan adanya penurunan indeks resiko maka pembangunan akan jelas pelaksanaannya.

Dalam sambutan Wakil Gubernur Sumatera Barat mengatakan bahwa bencana disetiap daerah berbeda-beda, dan kita tidak bisa prediksi kapan datangnya, tapi bencana itu bisa kita tanggulangi. Untuk itu kita perlu persiapkan dari sekarang.

"Saya kembali mengingatkan bahwa SOP sangat perlu dalam upaya penanggulangan bencana disamping itu  peralatan juga mesti memadai ", ucap Nasrul Abit.

Mengenai sumber daya dalam penanggulangan bencana, coba untuk dipermanenkan tenaga pembantu sehingga dapat bergerak cepat ketika terjadi bencana, disamping bantuan dan pemberdayaan LSM penanggulangan bencana, tambah Wakil Gubernur Sumatera Barat.

Mengenai tanggap darurat, kita meminta bantuan dari pusat sehingga pasca bencana dapat bantuan rehab rekon misalnya jika terjadi jembatan putus.

"Saya minta adalah kejelasan  melalui mekanisme dan proses yang jelas mengenai pasca bencana dana rehab rekon", ucap Nasrul Abit

Semoga rakor ini menghasilkan suatu kejelasan dan keputusan yang memudahkan kita dalam pencegahan dan penanggilangan bencana.

Untuk itu laporan mengenai kebencanaan perlu terus dikoordinasikan antara kabupaten/kota dengan provinsi dan kita mesti siaga 24 jam dalam penanggulangan bencana, ucap Nasrul Abit.