Berita Utama Jojon(Biro Humas) 16 September 2016 10:07:31 WIB

---

Padang (Sumbar)---Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota Se - Sumatera Barat Tahun 2016 dengan tema "Peningkatan Ekonomi Sumatera Barat Melalui Pengembangan Kepariwisataan Pemberdayaan UMKM serta Penataan Nagari/Desa, kemaren di Padang.

Dalam rakor, juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemda Kab/Kota tentang percepatan penurunan kemiskinan dan daerah tertinggal, lalu penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov dengan Pemda Kab/Kota tentang mitigasi bencana banjir dan pencegahan bencana banjir bandang di Sumatera Barat dan Penandatanganan Kesepakatan bersama Gubernur Sumatera Barat dengan Kepala Bank Indonesia Wilayah Sumatera Barat.

Dikatakan Gubernur kegiatan ini bertujuannya agar terwujudnya koordinasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, utamanya dalam Pelaksanaan Program Kegiatan Pengembangan Kepariwisataan, Pemberdayaan UMKM, dan Penataan Desa/Nagari secara simultan, terintegrasi dan komprehensif sehingga dapat berjalan dengan efektif, berdayaguna dan berhasilguna dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ada 4 topik yang akan menjadi fokus dalam rakor ini yakni mengenai Pariwisata, UMKM, penataan nagari, dan infrastruktur,” jelas Irwan Prayitno.

Sementara untuk pembinaan UMKM menjadi perhatian, karena untuk mengatasi kemiskinan mesti dilakukan dengan memberdayakan para pedagang dan UMKM. Dalam pembinaan dan pemberdayaan UMKM perlu diarahkan kepada kebutuhan pariwisata dan kebutuhan ekspor, dengan meningkatkan kualitas produksi UMKM.

Lebih lanjut Ia menyampaikan dalam menata nagari perlu dilihat kewajaran dan meningkatkan pelayanan yang perlu diutamakan dalam memekarkan nagari. “Kepada Kepala Daerah di Kab/Kota untuk segera mensosialisasikan mengenai penataan nagari di daerah masing-masing, sehingga dapat menjadi pikiran dari para tokoh di nagari tersebut,”ajaknya.

Terakhir mengenai infrastruktur, yang menjadi permasalahan saat ini adalah mengenai pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAU). Padahal DAU di Sumatera Barat digunakan untuk gaji pegawai, dan pembangunan infrastruktur.

Menyikapi hal ini jika ada paket pengerjaan infrastruktur yang belum di tender, maka akan dibatalkan, serta program yang tidak prioritas maka akan diundur terlebih dahulu.***

 

 

 

 

 

• Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
• Pelatihan Pemantapan Kemampuan Shelter Korban Bencana Alam
• Peraturan Pemerintah tentang Irigasi
• Rakor Percepatan Swasembada Pangan Gubernur : Target Tercapai, Apabila Fasilitas Tersedia
• "Rakor Pamsimas" Peran Fasilitator Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat