Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat Segera di Finalisasi

Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat Segera di Finalisasi

Berita Utama () 12 Agustus 2016 07:54:17 WIB


Padang, Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Peta Arahan Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS) dengan merevisi dan menyempurnakan peta jalan (road map) yang telah ditetapkan pada tahun 2012. Revisi dilakukan mengingat adanya aspirasi dan untuk mengakomodir keinginan masyarakat yang antusias untuk mendapatkan akses pengelolaan hutan di daerahnya. Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS) merupakan salah satu komponen yang harus disepakati oleh seluruh pihak terkait untuk dijadikan acuan dalam proses fasilitasi dan pendampingan pengusulan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat

Hingga akhir Tahun 2015 dari hasil workshop dan diskusi serta rapat-rapat koordinasi telah masuk berbagai usulan serta koreksi terhadap peta jalan (road map) dan draf PIAPS Provinsi Sumatera Barat hingga mencapai luasan kurang lebih 725.000 Ha. Untuk memastikan usulan dapat disetujui dan diterima oleh pemangku kepentingan, maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan data dan informasi serta percematan untuk menghindari tumpang tindih peruntukan kawasan. Untuk itu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat difasilitasi oleh UNDP mengadakan Fokus Group Discussion (FGD) untuk melakukan finalisasi Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS) Provinsi Sumatera Barat dengan mengundang pemangku kepentingan terkait di Provinsi Sumatera Barat. FGD dilakukan pada tanggal 25 s/d 27 Juli 2016 di Hotel Pangeran Beach Padang yang dihadiri oleh Kepala Dinas/Badan Provinsi terkait, KPH lingkup Prov Sumbar, Kepala Dinas/Badan Kab. Kota, Pokja Perhutanan Sosial Provinsi dan Kab/kota Terkait, LSM terkait, UNDP.

FGD dilakukan dengan tujuan untuk menghimpun masukan dan perbaikan terhadap draf Final Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat dari pihak terkait, menyelaraskan dan menyempurnakan Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peruntukan dengan sektor terkait, memperoleh saran dan tindaklanjut ke depan dalam pelaksanaan perhutanan sosial

Dari kegiatan FGD tersebut diharapkan agar PIAPS Sumatera Barat dapat difinalkan dan menjadi peta yang dijadikan arahan dalam pembangunan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat kedepannya.