KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASINYA 2013-2014
Berita Terkait Lainnya :
- PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011
- LUAS TANAMAN PERKEBUNAN PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2006-2010
- PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2005-2010
- PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2011
- PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2011