RAKOR POLHUKAM
Berita Utama () 18 Mei 2016 14:50:05 WIB
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mendampingi Asisten Deputi 1 Perthanan Negara Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM) RI Marsma TNI Suwandi Miharja M.DS ketika memimpin Rapat Koordinasi Implementasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara di Provinsi Sumatera Barat 18 Mei 2016 di ruang Rapat Gubernur jalan Sudirman Padang.
Rapat ini diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Su,matera Barat dan seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kakanwil Kemenhum/HAM, Kakanwil BPN Sumatera Barat dan Kakanwil Dirjen Pajak Sumatera Barat.
Yang memberikan paparan atau makalah pada Rakor ini antara lain dari POLDA Sumbar, KOREM Wirabraja, DANLANTAMAL II Teluk Bayur, DANLANUT Tabing dan dari Badan Kesbangpol Sumatera Barat. Semua mengatakan bahwa kita tidak boleh lengah dari setiap ancaman, ancaman tidak hanya dari Negara asing tetapi juga dari dalam seperti gerakan-gerakan pengacau keamanan, disamping itu juga ancaman bencana alam seperti Gempa dan tsunami. DANLANTAMAL mengatakan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana jika dibandingkan dengan luas wilayah kerja merupakan salah satu tantangan melaksanakan keamanan di laut. DANLANUT Tabing mengatakan bahwa serangan dari kapal induk merukan ancaman yang datang dari laut, dan dari udara bisa saja penerbangan gelap, disamping itu penyeludupan NARKOBA dan barang lainnya, untuk mengatasi ini Danlanut juga menempatkan anggotanya di Bandara Internasional Minangkabau. Juga menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, ormas dan instansi non pemerintah yang ada di wilayah Sumatera Barat
POLDA Sumbar lebih menekankan kepada pengamanan orang asing, dimana dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang bebas Visa bagi orang asing, disamping itu juga orang asing yang masuk ke Mentawai sangat susah untuk dideteksi, ditambah dengan keterbatasan personil Polisi yang hanya beberapa POLRES saja yang ada pengawasan orang asingnya. Untuk mengatasi keterbatasan ini, personil dan peralatan harus dimaksimalkan dan diintensifkan demi terciptanya keamanan Wilayah Sumatera Barat
Masalah orang asing di Mentawai ini juga diamini oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, dimana orang asing masuk ke Mentawai tanpa sepengetahuan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, karena mereka masuk langsung dengan kapal pesiar yang berukuran sedang, bahkan orang asing ini sempat bermalam di Mentawai, untuk makanpun orang asing ini langsung ke daratan Mentawai. Mantan Bupati Pesisir Selatan ini meminta kepada aparat terkait untuk memberikan perhatian khusus ke Mentawai , karena kepulauan Mentawai merupakan termasuk pulau terluar di NKRI, Wakil Gubernur juga pernah melihat orang asing ini yang lalau lalang dengan kapal pesiar di Mentawai.
Hal ini mendapat tanggapan serius dari Marsma TNI. Suwandi mengingat Mentawai termasuk pulau terluar tersebut. Semua masukan ditampung oleh Asdep Hanneg Kemenko POLHUKAM ini, beliau mengatakan “semua ini merupakan masukan yang sangat berharga bagi mereka untuk menyusun strategi Pertahan kedepan, karena Sumatera Barat merupakan bagian integral dari NKRI tentu untuk pertahan dan keamanan di Sumatera Barat harus disusun dan direncanakan ditingkat nasional dengan menampung semua aspirasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing ‘, demikian perwira tinggi TNI AU ini menutup ulasannya. (by. Akral)