Berita Utama Bagian Pemberitaan Biro Humas(Biro Humas Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat) 18 April 2016 19:17:38 WIB

---

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Provinsi Sumatera Barat dengan tema Memacu Pembanguan Infrastruktur dan Sektor Unggulan Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran, Senin 18/04/2016 di Pangeran Beach Hotel. Acara ini dihadiri oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian dalam Negeri Mayjen TNI Soedarmo, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Rahma Iryanti, Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Taufik Widjoyono, Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, Bupati/Walikota se Sumatera Barat, Kepala SKPD dilingkungan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, LSM/Ormas, Tokoh Masyarakat, wartawan media cetak dan elektronik.

Dalam kegiatan musrembang ini diadakan penyerahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian dalam Negeri Mayjen TNI Soedarmo kepada Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit.

Selain itu, dalam acara terdapat penyerahan penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang terbaik dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat. Pemenang antara lain; harapan III Kabupaten Agam, Harapan II Kabupaten Tanah Datar, Harapan I Kota Pariaman, Terbaik III Kota Bukittinggi, Terbaik II Kabupaten Dharmasraya, Terbaik I Kota Sawahlunto.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian dalam Negeri Mayjen TNI Soedarmo mengatakan pelaksanaan RKPD mengenai pelaksanaan prioritas program saat ini adalah follow money priority program dimana program yang mendapat prioritas adalah setuan kerja yang melaksanakan program yang prioritas, untuk itu sangat penting dilakukan pemetaan terhadap urgensi atau prioritas andalan yang ada di Sumatera Barat.

Selain itu Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian mengatakan agar Sumatera Barat tetap menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban masyarakat, karena keamanan sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan “melalui forum Musrenbang diharapkan akan terbentuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam setiap proses dan pelaksanaan pembangunan”

Wakil Gubernur menambahkan, prioritas pembangunan daerah Sumatera Barat tahun 2017 sebagai berikut :

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional Dan Pengembangan Agribisnis
6. Pengembangan Pariwisata Industri, Perdagangan, Koperasi  UMKM Dan Peningkatan Investasi
7. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman Dan Kelautan
8. Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran Serta Penanganan Daerah Tertinggal
9. Pengembangan Sumber Energi baru dan terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur
10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam

“Berdasarkan evaluasi kinerja makro perekonomian Sumatera Barat sampai tahun 2015 terdapat beberapa indikator mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan dibandingkan dengan tahun sebelumnya,  PDRB atas harga berlaku pada tahun 2014 sebesar 164,89 Triliun Rupiah  meningkat menjadi 178,81 Triliun Rupiahpada tahun 2015. begitu juga dengan PDRB perkapita dari Rp. 32,13 Juta tahun 2014 menjadi Rp. 34,41 Juta Tahun 2015.  Sedangkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat  sedikit mengalami perlambatan dari 5,86% pada tahun 2014 menjadi 5,41 % tahun 2015. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini terutama diakibatkan oleh sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selama ini dari aspek pengeluaran masih sangat dipengaruhi olehkonsumsi masyarakat. Pembentukan modal tetap bruto dan kinerja ekspor yang masih melambat, hal ini sejalan dengan kondisi ekonomi negara-negara tujuan ekspor yang berpengaruh terhadap kinerja perdagangan global. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat kecendrungannya mengikuti pola nasional,  namun pertumbuhannyalebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 adalah 5,02 % dan 4,79 % pada tahun 2015”, tambah Nasrul Abit.

Bank Indonesia memperkirakan laju ekonomi Sumatera Barat di kuartal pertama tahun ini masih mengalami perlambatan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Hal itu mengingat belum optimalnya realisasi belanja pemerintah  dan investasi serta melambatnya kinerja ekspor. Laju perekonomian Sumbar di kuartal pertama 2016 berada di kisaran 5,2% hingga 5,6%. Dari sisi penawaran, perlambatan dipengaruhi belum maksimalnya sektor pertanian, perdagangan dan konstruksi. Secara keseluruhan BI memprediksi perekonomian Sumbar di tahun ini tumbuh di kisaran 5,4% hingga 5,8%, atau lebih baik dari tahun lalu yang hanya tumbuh 5,41%. Perkiraan itu mengacu proyeksi meningkatnya permintaan ekspor, peningkatan kinerja industri pengolahan dan perdagangan, termasuk proyeksi inflasi yang cukup terkendali di kisaran 5,1% sampai 5,5%.

Berdasarkan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang diprediksi oleh Bank Indonesia serta target pertumbuhan ekonomi yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 maka kita targetkan  pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2017  sebesar 6,0 % - 6,2 %. 

Target yang lebih tinggi dari capaian sebelumnya akan dapat diwujudkan dengan beberapa upaya: Pertama : Mengoptimalkan pertumbuhan sektor yang punya peran besar dalam perekonomian daerah seperti sektor pertanian, kehutan dan perikanan, pengadaan listrik dan gas, transportasi dan pergudangan serta sektor lainnya.Kedua : Mempercepat pembangunan infrastruktur terutama jalan,  jembatan, dan pelabuhan dan infrastruktur strategis lainnya yang dapat menunjang kelancaran mobilitas orang dan angkutan barang melalui belanja modal pemerintah maupun kerjasama dengan pihak swasta. Ketiga : Berupaya terus mengurangi berbagai hambatan dalam investasi baik yang bersifat birokratis maupun sosial budaya yang dapat mengurangi minat berinvestasi Keempat  : Pengembangan teknologi tepat guna untuk peningkatan nilai tambah komoditi ekspor bagi pengembangan komoditi unggulan berbasis ekspor. Kelima : Memperkuat kapasitas dan produktivitas SDM, antara lain akses ke pendidikan kejuruan formal (SMK dan politeknik) serta akses pembiayaan pendidikan tinggi dengan pemberian bea siswa dan pelatihan yang terfokus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.Kelima : Meningkatkan industri pengolahan hasil produk dan komoditi pertanian untuk meningkatkan nilai tambah.

“Peningkatan pertumbuhan ekonomi membutuhkan investasi untuk dapat mengolah dan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada. Untuk itu segala upaya yang mendorong peningkatan investasi akan menjadi prioritas”, Ucap Nasrul Abit

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, apabila kita perhatikan data, maka terdapat penurunan tingkat kemiskinan dari 6,89 % tahun 2014 turun menjadi 6,71 % tahun 2015. Dari capaian indikator tersebut di atas, terlihat perkembangan aktifitas ekonomi Sumatera Barat telah berupaya menyentuh kelompok masyarakat lapisan bawah. Hal ini merupakan akumulasi dari hasil kerja keras seluruh masyarakat bersama pemerintah dalam mengembangkan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Begitu juga dengan tingkat pengangguran terus mengalami penurunan berdasarkan pendataan februari pada tahun 2014 adalah 6,32% turun menjadi 5,99%.  Penurunannya memang belum terlalu signifikan, diakui angka pengangguran Sumatera Barat masih diatas nasional yaitu sebesar 5,70 % tahun 2014 dan 5,81% tahun 2015.

 “Ini merupakan tantangan kita bersama kedepan, bagaimana menciptakan program-program pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi dengan melakukan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah serta mendorong tumbuh dan meningkatnya investasi yang mampu membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kapasitas dan pendidikan tenaga kerja terampil sehingga punya daya saing”, ucap Wakil Gubernur Sumatera Barat.   

Provinsi Sumatera Barat masih mempunyai 3 kabupaten yang masih dikategorikan daerah tertinggal, tentunya 3 kabupaten ini tetap menjadi fokus perhatian kita bersama. Penyebab dari ketertinggalan ini antara lain dari masih kurangnya infrastruktur pada daerah tersebut seperti jalan, sektor kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat, kurangnya sarana transportasi sehingga mengakibatkan sulitnya menjangkau daerah-daerah pelosok. Upaya untuk mengentaskan katertinggalan daerah haruslah dengan keterpaduan dari seluruh sektor baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang memfokuskan kepada pencapaian indikator dari ketertinggalan daerah dimaksud.

Nasrul Abit mengatakan “pada kesempatan ini diharapkan program-program yang diusulkan tersebut agar lebih banyak diarahkan kepada upaya mengatasi kesenjangan antar wilayah dan daerah serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada kabupaten tertinggal dimaksud”.

Dengan memprediksi perkembangan kedepan beberapa hal,   yang perlu menjadi perhatian kita bersama antara lain :

1. Pergerakan sektor riil ekonomi masih terasa lambat, yang terlihat dari masih rendahnya pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, sektor perdagangan yang terkait dengan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat.
2. Rendahnya peran investasi swasta sehingga pertumbuhan ekonomoi masih sangat ditentukan oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah. Dengan rendahnya peran investasi swasta dalam menggerakkanekonomi sehingga potensi ekonomi yang ada belum dapat dimanfaatkan secara optimal.  
3. Semakin meningkatnya barang-barang impor memasuki pasar dalam negeri yang dapat menggusur produk dalam negeri atau lokal.
4. Pengembangan industri kreatif yang mendorong usaha ekonomi yang mendukung kegiatan pariwisata di destinasi pariwisata. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat di sekitar destinasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif sesuai dengan potensi dan budaya lokalnya.
5. Rendahnya kinerja ekspor Sumatera Barat ditandai menurunnya ekpor, yang secara langsung akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat
6. Proses pembebasan lahan yang masih menjadi persoalan dalam pembangunan infrastruktur terutama jalan, irigasi dan pelabuhan.
7. Masih belum terpadunya program antar sektor maupun antar daerah untuk pengembangan sektor pariwisata

Berangkat dari hal di atas, maka arah kebijakan pembangunan kedepan adalah antara lain :

1. Meningkatkan nilai ekspor terutama dengan memanfaatkan kerjasama ekonomi melalui Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
2. Mengembangkan industri pengolahan produk pertanian unggulan dan memperluas negara tujuan ekspor.
3. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan Sumatera Barat melalui pengembangan industri pengolahan.
4. Mengatasi penganguran diantaranya dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil menengah serta koperasi. 
5. Mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif pada setiap kawasan utama, kawasan strategis dan kawasan potensial pariwisata daerah serta keterpaduan program untuk pengembangan pariwisata.
6. Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru dengan mendorong peningkatan investasi yang menguntungkan yang dapat menambah peluang kesempatan kerja, dari pelaksanaan proyek-proyek APBN dan APBD, disamping proyek investasi swasta dalam negeri dan luar negeri
7. Mengurangi konsumsi barang-barang impor dengan gerakan cinta produk dalam negeri serta peningkatan perdagangan antar daerah, peningkatan produksi hasil kerajinan rumahtangga dan lain-lain.
8. Mengembangkan produk komoditi ekspor yang berbasis ekonomi lokal seperti produk hortikultura, perkebunan, perikanan, ternak besar dan kecil, industri kerajinan lokal, industri makanan tradisional dan lain-lain.
9. Mengembangkan sistem pengaturan yang baik (good governace) dalam sistem pengelolaan pemerintah yang kondusif bagi peningkatan investasi dalam negeri dan luar negeri.
10. Mempercepat penurunan angka kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja dengan program terpadu yang secara langsung dapat menyentuh masyarakat miskin.
11. Memperkuat peran pelaku bisnis daerah sebagai mitra utama dari investor luar daerah. Investasi yang besar akan mengalir ke suatu wilayah bila terdapat peran pelaku bisnis yang kuat dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam daerah.

Dari permasalahan dan arah kebijakan yang dikemukakan tersebut, maka percepatan pengembangan Infrastruktur seperti jalan, jembatan dan pelabuhan perlu bagi peningkatan konektifitas yang mampu menunjang ekonomi dan pengembangan wilayah.  Dengan adanya infrastruktur yang memadai akan terjadi pergerakan ekonomi yang cepat, membuka lapangan kerja, mengurangi  pengangguran dan dapat mengatasi kesenjangan atau disparitas antar daerah sehingga berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut tema yang kita usung tahun 2017 ini adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Sektor Unggulan Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran.“ Ucap Wakil Gubernur Sumatera Barat sebelum membuka acara secara resmi.

 

• Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2011
• Prestasi Sumatera Barat Tahun 2008
• Visi dan Misi Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Barat
• Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
• Harga TBS CPO Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Barat