Inflasi Sumbar Februari 2016 Meningkat Signifikan

Inflasi Sumbar Februari 2016 Meningkat Signifikan

Inflasi () 04 Maret 2016 09:49:34 WIB


Laju inflasi Sumatera Barat (Sumbar) pada Februari 2016 meningkat signifikan. Tercatat laju inflasi bulanan Sumbar pada periode tersebut sebesar 0,73 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan Januari 2016 sebesar 0,05 persen.

Secara tahunan, laju in­flasi Sumbar berada pada level 5,95 persen. Sementara secara tahun berjalan mencapai 0,78 persen. Dengan besaran in­flasi tersebut, Sumbar tercatat sebagai provinsi dengan in­flasi bulanan (mtm) tertinggi secara nasional.

Kepala Kantor Bank In­donesia Wilayah Sumbar, Puji Atmoko mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa se­cara historis inflasi Sumbar cenderung memiliki fluktuasi yang tinggi. “Kondisi ini menjadi anomali di tengah kondisi nasional yang pada umumnya mengalami deflasi bulanan sebesar -0,09 persen dan kondisi regional Su­ma­tera yang juga mengalami inflasi yang rendah,” ujarnya di Padang, Kamis (3/3).

Secara spasial, kata Puji, inflasi Kota Padang bertolak belakang dengan Bukittinggi. Kota Padang mengalami in­flasi sebesar 0,86 persen (mtm) dan berada pada posisi kedua dari seluruh kota yang mengalami inflasi secara na­sio­nal  sedangkan Bukit­tinggi tercatat deflasi 0,21 persen (mtm) atau berada pada posisi ke 30 dari seluruh kota yang mengalami deflasi secara nasional.

Komoditas kelompok pa­ngan bergejolak (volatile food) menjadi sumber utama ting­ginya tekanan inflasi Sumbar. Kelompok ini mencatatkan inflasi bulanan sebesar 1,51 persen (mtm). Sementara  inflasi kelompok harga ba­rang-barang yang diatur pe­me­rintah (administered price) dan inflasi inti (core) masing-masing tercatat sebesar 0,87 persen (mtm) dan. Deflasi 0,77 persen (mtm).

“Komoditas beras dan cabai merah kembali mem­berikan sumbangan yang ting­gi pada inflasi kelompok volatile food seiring dengan curah hujan yang tinggi dan banjir yang terjadi di beberapa sentra produksi Sumbar,” lanjutnya.

Pada kelompok admi­nis­tered price, sumber tekanan uta­ma berasal dari kenaikan har­ga tiket angkutan udara mes­kipun masih berada da­lam periode low season. Khu­sus kelompok inti, komoditas se­perti mobil, sepeda motor dan emas perhiasan mem­be­rikan andil yang cukup tinggi dalam pembentukan inflasi.

Sementara itu, adanya peningkatan bea balik nama dan penambahan aksesoris (facelift) berdampak pada kenaikan harga mobil dan motor. Tren peningkatan har­ga emas global yang ditengarai akibat meningkatnya per­min­taan berdampak pada pe­ning­katan harga emas domestik.

Periode Februari 2016 di­warnai adanya deflasi pada ko­moditas bawang merah se­iring dengan panen di wila­yah sen­tra Nganjuk dan Bre­bes, pe­nurunan harga BBM serta pe­nurunan tarif listrik yang di­lakukan bertahap sejak De­sember 2015 hingga Fe­brua­ri 2016.

“Ke depan, tekanan inflasi diperkirakan masih bersum­ber dari komoditas bahan pangan. Berkurangnya paso­kan akibat curah hujan yang tinggi di Sumbar berpotensi memberikan tekanan inflasi kembali pada komoditas ba­han pangan. Dalam hal ini  juga perlu diwaspadai kecu­kupan pasokan komoditas cabai merah khususnya dari daerah-daerah sentra pro­duksi di Jawa ke Sumbar,” tuturnya.

Di samping itu, kebijakan pe­ngalihan pelanggan listrik ru­mah tangga dengan daya 900­VA ke daya 1300VA juga di­perkirakan memberikan dam­pak yang cukup tinggi pa­da kelompok administered price.

Seiring peningkatan teka­nan harga pada triwulan I 2016, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumbar telah melakukan sejumlah langkah antisipasi, di antaranya mela­kukan operasi pasar untuk komoditas beras.

Operasi pasar ini ber­lang­sung di 12 pasar yang ada di Padang dengan total kumu­latif beras sebanyak 2.075 ton dari periode Desember 2015 hingga Februari 2016. Na­mun demikian, upaya terse­but belum mampu secara optimal menekan kenaikan harga beras.

Ke depan, TPID Sumbar perlu segera melakukan lang­kah-langkah implementatif dalam upaya mengendalikan inflasi Sumbar. Untuk itu kiranya perlu dilaku­kan pe­nyesuaian pogram kerja SK­PD yang berkaitan pengen­dalian harga dengan peta jalan pengendalian inflasi.