Pelayanan Publik Kabupaten Sragen Jadi Percontohan Nasional
Kepegawaian () 15 Juni 2015 04:16:10 WIB
Dua unit pelayanan terpadu dari Kabupaten Sragen, yakni Unit Pelayanan Terpadu Penanganan Kemiskinan (UPTPK) dan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen akan dijadikan percontohan nasional. Hal itu terungkap ketika Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani melakukan kunjungan kerja ke Sragen, Kamis (11/06).
“Saya akui inovasi berbasis kerakyatan yang dilakukan Pemkab Sragen benar-benar melampaui bayangan banyak orang mengenai bagaimana mengatasi kemiskinan dengan pendekatan yang tidak represif, melainkan kekeluargaan,” ujar Yuddy.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKPM juga akan menjadikan BPTPM sebagai rujukan nasional dalam tata kelola perizinan investasi, khususnya bagi daerah non kota besar. “Pencapaian investasi senilai 1,2 trilyun rupiah dalam satu kuartal adalah jumlah yang sangat besar bagi sebuah daerah,” ujarnya.
Bupati Sragen Agus Fatchurahman mengatakan, inovasi pelayanan publik yang diberi nama Unit Pelayanan Terpadu Penanganan Kemiskinan (UPTPK) Kabupaten Sragen ini sebagai tempatnya masyarakat kurang mampu mendapatkan pelayanan yang optimal di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Terlebih ketika inovasi ini berhasil menyabet penghargaan tingkat dunia, United Nation Public Services Award (UNPSA) 2015.
Betapa tidak, di sinilah warga masyarakat Sragen kurang mampu akan mendapat pelayanan. Produk pelayanan yang diberikan dibagi ke dalam tiga kelompok, dengan mengambil nama bunga, Melati (Melarat Tenan Iki), Menur (Melarat menurut pertimbangan), dan Kenanga (kenang-kenangan dari Negara – berupa bantuan bersyarat khusus).
Pengklasifikasian warga yang diberi bantuan itu berangkat dari proses pendataan masyarakat kurang mampu yang berhak mendapatkan bantuan di UPTPK dari hasil jemput bola. Melalui melalui gerakan ke tengah masyarakat yang dinamakan Serawung Warga (kumpul bersama dengan warga), yang mewajibkan seluruh pejabat eselon Pemkab Sragen untuk aktif datang dan berbaur dengan masyarakat setiap hari Kamis.
Lokasi Serawung Warga tersebut selalu berubah setiap Kamis, saat seluruh pejabat dan pegawai Kabupaten Sragen menggunakan pakaian seragam Pramuka. Mereka biasanya mengobrol santai, sambil menyantap singkong rebus dan menyeruput the panas. “Kami berusaha mencari tahu langsung masalah apa yang tengah dihadapi masyarakat, dan dari sana kami akan mencarikan solusi terbaiknya,” jelas Agus di hadapan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky SIbarani di Sragen, Kamis (11/06).
Dari hasil gerakan yang selintas mirip blusukan tersebut, Bupati dan jajaran pejabat Pemkab Sragen kemudian memetakan prioritas pemberian bantuan dalam tiga kategori, yakni Melati Menur, dan Kenanga.
Dijelaskan, bantuan Melati diberikan kepada warga masyarakat yang memang terbukti melalui validasi masuk dalam kategori miskin. Sedangkan Menur diberikan kepada masyarakat yang memang tengah membutuhkan bantuan terkait kondisi tertentu yang membuatnya masuk dalam kategori kurang mampu. Adapun Kenanga lebih ditujukan kepada masyarakat lintas golongan yang membutuhkan bantuan, namun dengan persyaratan khusus yang ditetapkan dari hasil konseling dengan pejabat UPTPK.
Perhatian Pemkab Sragen tidak berhenti sampai UPTPK saja, melainkan juga turut membentuk sebuah lembaga non-profit yang didanai dari iuran sukarela secara rutin para pejabat eselonnya. Lembaga non profit tersebut bernama Mitra Kesejahteraan Rakyat (Matra). “Didirikan tiga tahun lalu, Matra berfokus pada pemberian bantuan bedah rumah untuk masyarakat miskin di Kabupaten Sragen,” imbuh Agus