Kadis PMD Amasrul Targetkan Sumbar Bebas Desa Tertinggal Tahun 2024
Berita OPD Adi pondra(Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) 30 Mei 2023 18:01:49 WIB
Jakarta, Mei
Sekjen Kementerian Desa PDTT RI Abdul Madjid membuka secara resmi Rapat Kordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumbar dengan Dinas PMD Kabupaten/Kota di Aula Kementerian PDTT, Selasa (30/5/2023) pagi.
Dalam Rakor ini Sekjen Kementerian Desa PDTT didampingi Dirjen PDP, Dirjen PEID, Plt Dirjen PPDT dan Kepala BPSDM Kemendesa PDTT RI. Sekjen memberikan arahan tentang prioritas Dana Desa 2023 dan program strategis Kemendesa PDTT tahu 2024 mendatang yang bisa disinergikan dengan daerah.
Pelaksanaan Rakor PMD Sumbar Tahun 2023 ini dipimpin langsung oleh Kadis PMD Sumbar Amasrul, SH, dihadiri seluruh Kabid Dinas PMD Sumbar, Kadis PMD Kabupaten/Kota, Perencana Ahli Muda, Kasubag Keuangan, JFT, JFU dan Panitia Pelaksana Rakor.
Menurut Kadis PMD Sumbar Amasrul, pihaknya bersinergi dan bekerja keras ke lapangan melakukan pembinaan terkait status kemandirian Desa/Nagari di Sumatera Barat, dengan melaksanakan koordinasi, Rakor dan kunjungan langsung. Hasilnya pada tahun 2023 ini hanya tinggal 28 Desa/Nagari yang statusnya tertinggal di Sumbar. Sedangkan Desa/Nagari yang sangat tertinggal sudah berhasil dientaskan.
"Sesuai arahan Gubernur Sumbar Mahyeldi melalui RPJMD 2021-2026, bahwa pada tahun 2024 Desa Tertinggal di Sumatera Barat harus dientaskan 100 %. Oleh karena itu Dinas PMD Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota dan desa/nagari telah melaksanakan pemetaan urusan kewenangan berdasarkan penyebab ketetinggalan desa/nagari ini, dari Pemerintah Pusat sampai ke desa," kata Kadis Amasrul, SH.
Karena desa/nagari tertinggal di Sumbar hampir 80 % berada pada Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang juga merupakan Desa Terluar pada Republik Indonesia, karena tingginya tingkat kerawanan bencana pada seluruh desa di kabupaten ini, maka Dinas PMD Sumbar berharap bantuan, baik bantuan teknis, pendampingan maupun bantuan keuangan kepada Desa Tertinggal terutama yang berada pada Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Harapan lain yang digantungkan kepada Kementerian Desa PDTT adalah Dana Desa terkait pemekaran. Provinsi Sumbar pada awal tahun 2022 terdapat 929 Desa/Nagari, maka pada November 2022 telah dilakukan penataan menjadi 1.035 Desa/Nagari. Artinya terdapat penambahan 106 Desa/Nagari, dimana Nagari/Desa yang baru ini belum dialokasikan Dana Desa.
"Kami mohon bantuan Bapak Menteri Desa PDTT melalui Bapak Sekjen guna mempercepat pengalokasian Dana Desa kepada Desa/Nagari yang baru terbentuk ini, dan pengidentifikasian status perkembangan desanya," kata Kadis Amasrul, SH., mantan Sekda Kota Padang ini.
Pada bagian lain, Kadis PMD Sumbar Amasrul juga mengatakan, Permen Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, maka Dinas PMD Sumbar melaksanakan kegiatan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pengembangan TTG sebagai upaya optimalisasi SDA desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan Posyantek.
"Provinsi Sumbar terus berperan aktif dalam pengembangan dan penguatan Posyantek, serta pengembangan TTG, setiap tahun rutin melaksanakan lomba Posyantek berprestasi, Lomba TTG Unggulan dan Lomba Inovasi TTG sebagai rangkaian kegiatan dari Gelar TTG Nusantara, dimana Tahun 2023 sudah sampai pada tahap penilaian tingkat nasional. Mudah mudahan wakil Provinsi Sumbar dapat meraih juara.
Wakil Provinsi Sumbar dalam GTTGN tahun 2023 adalah Kabupaten Pasaman untuk Kategori Inovasi Teknologi Tepat Guna Unggulan, Kabupaten Tanah Datar untuk Kategori Posyantek dan Kota Payakumbuh untuk Kategori Teknologi Tepat Guna. (GK)