Audensi DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian PPPA RI
Berita OPD Fatmawati Sawir(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) 26 Januari 2022 09:15:28 WIB
## Audensi DP3AP2KB Provinsi .Sumatera Barat dan Kementerian PPPA RI ##
## Audiensi DP3AP2KB Provinsi .Sumatera Barat dan Kementerian PPPA RI ##
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi beraudiensi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (I Gusti Ayu Bintang Darmawati) di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tanggal 25 Januari 2022.
Audensi Gubernur Sumatera Barat dengan Menteri PPPA dalam rangka percepatan perwujudan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Peduli Anak sesuai dengan 5 (lima) isu prioritas arahan Presiden untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Pertemuan tersebut hadir juga bersama Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Barat (Harnely Mahyeldi), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Gemala Ranti), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Medi Iswandi), Kepala Dinas Kesehatan (Arry Yuswandi), Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat (Fitriati M) serta beberapa pejabat Esselon III di DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di dampingi oleh para pejabat diantaranya Sesmen, Deputi Kesetaraan Gender, Deputi Perlindungan Khusus Anak, Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Deputi Partisipasi Masyarakat, Para Staf Ahli Menteri dan para Kepala Biro di lingkup Kementerian PPPA.
Gubernur Sumatera Barat, menyampaikan kepada Menteri PPPA bahwa perlu kerjasama dalam percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk peningkatan SDM, bantuan DAK fisik, bantuan sarana transportasi Mobil Perlindungan (Molin), Motor Perlindungan (Torlin) dan Boat Perlindungan (Boatlin) bagi daerah yang belum mendapatkan, fasilitas sarana prasarana yang ramah perempuan dan peduli anak di Museum Aditiawarman dan Rumah Ibadah (Mesjid Raya Sumatera Barat).
Gubernur juga mengusulkan dilaksanakannya Ivent-Ivent nasional di lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di Sumatera Barat.
Adanya Dana Alokasi Khusus terkait Pemberdayaan Perempuan dan Pencegahan kekerasan perempuan dan anak, serta terbangunkannya Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak.
Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, melaksanakan tugas dalam percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia ini sesuai dengan 5 (lima) Isu Prioritas Arahan Presiden Republik Indonesia untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :
Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan
Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak
Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak
Penurunan pekerja anak; dan
Pencegahan perkawinan anak.
Selanjutnya Menteri PPPA, menyampaikan Isu-isu tersebut perlu dukungan juga dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Dalam menindaklanjuti beberapa masukan dari Gubernur Sumatera Barat, dan Menteri PPPA menyampaikan bahwa akan di tindak lanjuti internal serta akan dikondisikan dengan Kementerian/Lembaga terkait, seperti yang biasa dilakukan beliau.