Biro Aset Jadi Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa
Berita Utama Sub Bag. Sarana dan Prasarana(Sub Bag. Sarana dan Prasarana) 04 Februari 2014 01:20:07 WIB
Dua pekerjaan besar mendesak siap dikerjakan Kepala Biro Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat, Novrial, begitu menjabat posisi barunya di Pemprov Sumbar sekarang. Kinerja keuangan Pemprov dengan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian dengan Catatan” 'terkait juga kepada pengelolaan aset pemprov Sumbar sebagai salah satu simpul prasyarat utama mendapat predikat kinerja keuangan tersebut.
"Begitu ditunjuk jadi kepala biro pengelolaan aset, yang terbayang adalah kerja keras. Pengelolaan aset harus ditindaklanjuti. Sekarang sudah pada tahap identifikasi dan inventarisasi permasalahan aset. Itu sudah terpetakan. Saya akan dalami pemetaan tersebut, untuk kemudian memilah lagi mana yang bisa diselesaikan dan mana yang dituntaskan serta mana yang menjadi pendalaman selanjutnya, "tutur Novrial ditemui Koran Padang di ruang kerjanya, Senin (03/02).
Selain itu, kerja besar lainnya adalah mempersiapkan diri terhadap penugasan Biro Aset menjadi koordinator Unit Layanan Pengadaan, dengan kata lain Biro Aset akan menjadi fasilitator semua pengadaan barang dan jasa milik pemprov Sumbar. Hal ini tentunya menjadi satu kerja berat tersendiri mengingat selama ini pengadaan barang dan jasa ditangani sendiri oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. "Sekarang ditangani oleh biro aset. Terbayang kan, betapa repotnya Biro Aset bekerja di tahun 2014. Ini sudah harus jalan di tahun 2014 karena sudah ada Pergubnya," imbuh Novrial. Untuk ini, Novrial sendiri masih mempelajari pokok-pokok pikiran, formula, dan cara kerja yang menjadi substansi tugas Biro Aset yang baru.
Sejauh ini, dijelaskan Novrial, ia masih terus mencari kejelasan berbagai aset yang ada di lingkungan pemprov Sumbar. Terdapat empat klasifikasi pemetaan untuk memilah aset-aset tersebut. Di antaranya berupa Aset Tidak Bermanfaat, berupa barang-barang yang menurut catatan pembukuan masih ada nilainya tapi sudah tidak digunakan lagi, misalnya rongsokan mebel kantor, puing bangunan, dan inventaris kantor. Kemudian juga ada Aset Dalam Penelusuran. Aset Dalam Penelusuran, menurut Novrial, sejauh ini masih banyak yang perlu didalami. Ini terkait kepada manajemen aset yang belum maksimal sehingga banyak aset yang tak jelas rimbanya, terutama aset yang melekat kepada 'person', contohnya laptop. "Ini kelemahan pemerintah daerah sampai saat ini. Manajemen aset masih perlu disempurnakan,"imbuh Novrial.
Sementara, dua kelompok aset dalam pemetaan aset berikutnya adalah Aset yang Dipakai Pihak Lain dan Aset Pihak Lain yang Dipakai Provinsi. Aset yang dipakai pihak lain bisa jadi aset-aset pemprov yang dipakai oleh kementrian atau kabupaten kota.
Untuk menjadi satu koordinator satu pintu dalam pengadaan barang dan jasa, tugas yang diembang Biro Aset jelas tidak ringan. Meski dengan dituntunya biro aset menjadi korodinator pengadaan barang dan jasa lingkungan pemprov sudah menuju kinerja yang ideal, namun Novrial masih berharap kelak akan ada unit kerja tersebut di luar biro aset yang menjadi koordinator pengadaan barang dan jasa tersebut. "Ini kan sebetulnya pengelolaan aset daerah, tidak termasuk pengadaan. Namun untuk sekarang, ini kondisi yang ideal, "ujarnya.
Untuk aset-aset daerah sendiri, menurut Novrial, sejauh ini masih terus didalami. Aset pemprov sendiri sudah terpetakan dalam bentuk rekonsiliasi antara Sekretariat Daerah, tembusan biro aset, dan Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah. BPKD pegang laporan keuangan pemerintah daerah, dalam laporan itu ada nilai aset. Nilai aset ini diverifikasi oleh Biro Aset, "jelasnya. Dengan demikian, aset-aset daerah harusnya sudah terpantau dalam matriks pengukuran. Hingga sekarang, dikatakan Novrial, ia masih terus mempelajari untuk kemudian menerapkan apa-apa yang dirasa perlu terhadap keberadaan aset-aset yang kelak terukur. (Sos)