Gubernur Sumbar : Tracing Masif Dukung Keberhasilan PSBB di Sumbar
Berita Utama TITA SHANIA(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) 23 Agustus 2020 08:33:37 WIB
Baru baru ini, sebuah lembaga survei yakni Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait efektivitas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia. Menurut hasil survei, Provinsi Sumatera Barat menduduki peringkat pertama alias paling efektif dari provinsi provinsi lain di Indonesia dalam hal pelaksanaan PSBB, dengan skor 67,0, diatas DKI Jakarta dan Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, pada Jum'at (22/08), dalam video conference yang terhubung dengan studio TV One di Jakarta mengatakan bahwa sebetulnya dari hasil evaluasi pelaksanaan PSBB di Sumbar yang telah berakhir pada 1 Juni 2020 lalu, ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi terutama terkait kepatuhan masyarakat dalam menjalankan disiplin protokol kesehatan. Meski begitu, Irwan menambahkan ia mengapresiasi hasil survei tersebut.
Lebih lanjut, Gubernur Sumbar menegaskan bahwa meski masih ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan PSBB, sejak awal kemunculan kasus positif Covid 19 di Sumbar, Pemprov Sumbar memang mengandalkan tracing dan testing yang masif, sehingga hal ini berdampak pada keberhasilan PSBB di Sumbar, yakni melalui pelaksanaan tes Real Time Polymerase Chain Reaction (RT PCR) terhadap PDP dan ODP maupun OTG. Didukung oleh metode pool test yang dikembangkan oleh DR. Andani Eka Putra dari Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand), maka tracing dan testing secara masif dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.
Sebagai contoh, Gubernur menyatakan bahwa jika ada 1 kasus positif ditemukan di Sumbar, maka permintaan sampel spesimen untuk 1 hasil positif tersebut adaah minimal 50 sampel dan dapat dikumpulkan sebanyak banyaknya hingga 500 sampel, yang dapat diketahui hasilnya dalam 1 hingga 2 hari. Dengan kecepatan mendeteksi dan menguji sampe tersebut, hasilnya adalah 80 persen yang positif di Sumbar adalah OTG atau orang dengan gejala ringan, yang ditangani melalui karantina mandiri. Sedangkan untuk kasus kasus yang memerlukan perawatan, jumlahnya sedikit di Sumbar. Hal inilah yang lantas membuat pemprov Sumbar bersama 19 Bupati/Walikota sepakat mengakhiri PSBB pada Juni lalu, karena berdasarkan kajian epidemiologi, penyebaran Covid 19 di Sumbar relatif terkendali.
Sementara itu, Direktur Ekesekutif Indikator Politik, Burhanuddin, mengatakan bahwa survei efektivitas PSBB ini tak hanya mewawancarai masyarakat namun juga narasumber ahli yakni kalangan akademisi hingga pengusaha. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh lembaganya, narasumber yang berasal dari pulau Jawa pun menilai bahwa PSBB di Sumbar cukup efektif jika dibandingkan dengan daerah lain. Kalangan akademisi yang juga menjadi sampel survei turut memberikan penilaian bahwa PSBB di Sumbar berjalan dengan baik. Sementara, kalangan pengaha justru memberikan penilaian sebaliknya.
Terlepas dari apapun hasil survei yang diberikan, Gubernur Sumbar menekankan bahwa penyebaran Covid 19 belum berakhir. Melalui juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Sumbar, pemerintah daerah tak bosan bosannya menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Pemprov Sumbar juga mewajibkan kalangan ASN yang baru pulang bepergian dari luar Sumbar untuk melakukan swab test setibanya di Sumbar. Pemprov Sumbar juga sellau menghimbau masyarakat untuk mau melakukan swab test secara gratis di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), jika baru tiba dari luar Sumbar.