Pilkada 2020, Bawaslu Pasaman Siapkan Satu Nagari Bebas Politik Uang
Berita Utama EKO KURNIAWAN, S.Kom(Diskominfo) 11 Desember 2019 10:50:12 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pasaman agaknya dapat pandangan sebelah mata dalam menekan kebiasaan politik uang. Apalagi dalam menghadapi Pilkada 2020 mendatang.
Pandangan sebelah mata ini terbuka lebar dan gamblang dalam sosialisasi pengawasan Pilkada 2020 Pasaman bersama para wali nagari se Pasaman, tokoh adat dan awak media, di Lubuk Sikaping, Senin (9/12)
Bawaslu Pasaman yang dengan gagahnya ingin menerapkan program percontohan nagari bebas politik uang, direspon dingin oleh para walinagari yang hadir.
“Kami ingin menjadikan, setidaknya satu nagari saja, sebagai nagari bebas politik uang. Bagaimana pak wali sekalian, adakah yang bersedia jalin kerjasama dengan kami di atas nota kesepahaman,” tanya Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita bersama para komisionernya, Kristiani dan Mesrawati pada peserta sosialisasi.
Siapa sangka, pertanyaan ini ditanggapi dingin. Bahkan beberapa walinagari mengernyutkan kening. Padahal, manfaat program ini bakal membawa masyarakat dan Pasaman ke arah lebih baik.
“Payah tu buk. Masyarakat kami ko, la tabiaso jo pitih pas pesta Pemilu tu. Ndak visi misi calon nan dicaliaknyo lai, tapi banyak pitih calon tu nan dipandang e,” kata seorang walinagari menimpali pertantanyaan Bawaslu.
Meski mendapat pandangan sebelah mata, perangkat Bawaslu Pasaman tetap berapi-api bakal menerapkan inovasi ini. Bawaslu meyakini, program ini bakal berhasil dalam jangka panjang.
“Mamang sulit awal-awal ini pak. Percayalah, dalam inovasi ini, pak wali adalah mitra kami. Kami yang bekerja dalam menekan kebiasaan politik uang ini. Pak wali nantinya, hanya perlu mengikutsertakan kami bersosialisasi pada masyarakat tentang dampak dan bahayanya politik uang ini di setiap atau saat-saat acara kenagarian,” bujuk Komisioner, Mesrawati.
Meski sudah dibujuk, belum ada walinagari yang menyatakan siap untuk penerapan program tersebut. Para walinagari malahan tambah pesimis. Malahan ada pula yang menanya reward bila bekerjasama.
“Reward dari Bawaslu, pasti ada. Tapi, jangan reward ini dijadikan sebagai tujuan utama, sehingga mau bekerjasama untuk nagari bebas politik uang. Coba kita tanamkan bersama-sama, mencerdaskan masyarakat dan menjadikan politik berintegritas sehingga daerah ini maju, menjadi tujuan utama program nagari bebas politik uang ini,” lanjut komisioner lainnya Kristiani.
Mendengar penjelasan ini, para wali agak terdiam. Ada kemauan yang terpancar, namun rasa ragu dari pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan masih begitu besar.
Di sisi lain, meski belum ada unjuk diri dalam penawaran kerjasama ini, pihak Bawaslu tetap bakal menjadikan satu nagari percontohan bebas politik uang. Ini bakal dikoordinasikan dengan Pemerintahan Pasaman melalui instansi terkait.
“Kami optimis, ini harus diwujudkan. Tidak ada kata tidak bagi kami. Melalui program nagari percontohan ini, kami bakal memperbaiki mental dan arah pandang masyarakatnya akan Pemilu. Pandangan yang biasanya Pemilu pesta bagi-bagi uang, bakal kami ubah menjadi langkah awal membangun nagari dan daerah melalui pilihan calon pemimpin yang diinginkan masyarakat itu sendiri,” jelas Kristiani mengakhiri pada awak media. (Prokabar.com)