BSSN: Sumbar Pilot Project Program CSIRT

BSSN: Sumbar Pilot Project Program CSIRT

Berita Utama Desi Marlinda(Diskominfo) 29 April 2019 08:31:38 WIB


Padang, InfoPublik - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatra Barat ditetapkan sebagai salah satu provinsi yang termasuk dalam tujuh provinsi percontohan pelaksanaan program Computer Security Incident Respons Team (CSIRT) Nasional yang ditargetkan pada tahun 2020.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Perlindungan dan Pengamanan Pemerintah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Brigjen Daddy Estoe Widodo, pada Rapat Koordinasi Persandian se-Sumatra Barat yang diadakan di Aula Diskominfo Sumbar, Padang, Kamis (25/4/2019).

Rakor yang diikuti oleh Forkomsanda serta seluruh perwakilan Diskominfo Kabupaten/Kota se-Sumatra Barat ini mengusung tema Upaya Pemerintah untuk Memproteksi dan Menanggulangi Insiden Serangan Siber dalam rangka Pengamanan Informasi.

Selaku Ketua Tim CSIRT, Brigjen Daddy menyebutkan bahwa kekuatan dan keamanan informasi idealnya didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang telah di assessment, termasuk ketersediaan SDM dengan kualifikasi tertentu.

“Kita berkewajiban menyediakan operator komputer yang aplikatif serta terdaftar pada sistem Personal Operation Contact (POC) yang ditetapkan BSSN,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengharapkan agar seluruh stakeholder penyelenggara persandian di Sumatra Barat, mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan asistensi yang akan dilaksanakan oleh CSIRT Pusat pada akhir April atau awal Mei 2019 nanti.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatra Barat Yeflin Luandri menyebutkan, dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi dalam seluruh aspek kehidupan, timbul persoalan keamanan yang sejatinya merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan.

“Oleh karena itu pengamanan informasi sangat diperlukan untuk melindungi informasi tersebut dari segala macam ancaman yang akan menimbulkan kerugian,” ujarnya.

Harapannya melalui pelaksanaan rakor, nantinya bermanfaat untuk menginventarisir permasalahan yang terjadi di daerah, dan tentunya dengan langkah dan upaya strategis untuk kepentingan bersama.

”Persandian menjadi pintu gerbang lalu lintas pengiriman atau penerimaan informasi yang akurat serta upaya pencegahan dan peningkatan pengamanannya dengan mengedepankan koordinasi, sinergitas dan integrasi,” pungkas Yeflin. (YL/RYH/ZM/ MMC Diskominfo)