Pemungutan Suara Usai, Pemilu Berjalan Lancar di Sumbar
Berita Utama TITA SHANIA(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) 22 April 2019 11:38:25 WIB
Pelaksanaan pemilihan umum 2019 di Sumatera Barat (Sumbar) secara umum berjalan aman dan lancar. Meski ada satu dua kendala yang terjadi di lapangan namun hal tersebut tidak terlalu menonjol.
Kamis (18/04) Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno di Padang mengatakan bahwa pemerintah daeah telah melakukan peninjauan pada saat pencoblosan dan semua berjalan baik. Laporan pelanggaran yang prinsip hingga saat ini juga tidak ada.
Gubernur melaporkan hal tersebut dalam sambungan video jarak jauh dengan perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh.
Irwan menyebut persoalan yang sempat mengemuka adalah kekurangan surat suara sekitar 300 ribu serta proses distribusi hingga ke Sumbar. Namun persoalan itu akhirnya bisa diatasi sebelum proses pencoblosan dengan cara mempercepat proses distribusi menggunakan pesawat kargo. Ada anggaran tambahan untuk itu tetapi tidak masalah karena ini demi kelancaran pemilu di Sumbar.
Kemudian ada persoalan kekurangan kotak suara yang juga bisa diatasi dengan baik setelah berkoordinasi dengan KPU Pusat. Solusi yang dilakukan dengan menggunakan kotak suara pemilu sebelumnya.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Perwakilan KPU, Bawaslu, dan perwakilan instansi vertikal di Sumbar ini, Sekretaris KPU Sumbar, Firman menyebutkan bahwa hingga har pertama usai pencoblosan, pihaknya hingga saat ini juga tidak menemukan kendala berarti dalam pelaksanaan pemilu. Pihaknya juga belum menerima rekomendasi pelanggaran apapun dari Bawaslu setempat.
Sedikit berbeda, Bawaslu Sumbar melaporkan pihaknya menemukan sejumlah indikasi pelanggaran proses pemilihan setidaknya pada 15 TPS di lima kabupaten/kota di daerah itu. Pelanggaran itu terkait adanya warga luar Sumbar yang diberikan kesempatan memilih padahal tidak memiliki surat pindah memilih (A5). Untuk itu, ada kemungkinan 15 TPS ini akan melakukan pemilihan ulang.
Kendati begitu, Gubernur menyebutkan bahwa persoalan pada 15 TPS dari total 16.350 TPS di provinsi itu tidak terlalu signifikan.