Forkomkon Jajaran Kesbangpol se- Sumatera Barat, Sharing Permasalahan Strategis Daerah

Forkomkon Jajaran Kesbangpol se- Sumatera Barat, Sharing Permasalahan Strategis Daerah

Berita Utama TITA SHANIA(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) 28 Januari 2019 15:07:47 WIB

Digelar di Pariaman, 22 Desember 2018 lalu, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar bersama Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat kembali duduk bersama, melakukan koordinasi dan konsultasi serta mencari solusi atas persoalan persoalan strategis yag tengah terjadi di daerah.

Melalui kegiatan ini, diketahui bahwa umumnya persoalan yang dihadapi oleh lembaga Kesbangpol kabupaten/kota se- Sumbar adalah mencakup masih terbatasnya wewenang untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan mencari solusi yang tegas terhadap hal hal yang berpotensi menimbulkan gangguan di Sumbar.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar, Nazwir, SH, M.Hum dalam arahannya, khususnya jelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, lembaga kesbangpol di daerah mesti lebih proaktif dalam menjalin koordinasi dengan pihak pihak terkait serta mendeteksi dini persoalan persoalan yang disinyalir dapat mengganggu stabilitas politik di daerah.

Beliau juga mengatakan agar setiap kabupaten/kota membuka posko atau DESK pemilu untuk penyajian data dan informasi pemilu termasuk tentang keakuratan perolehan suara pada 17 April 2019 nanti. Dengan dibentuknya posko pemilu ini, diharapkan komunikasi antar jajaran kesbangpol dan pihak pihak terkait dapat berjalan dengan intensif dan data yang diperoleh akurat.

Pada kesempatan ini, juga dipaparkan isu strategis bidang politik dalam negeri di Sumbar. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) Badan Kesbangpol Prov. Sumbar, Drs. Syahlaluddin mengatakan bahwa kesbangpol merupakan pilar utama yang bertugas mengkoordinasikan antar lini dalam penyelesaian isu isu yang mengganggu stabilitas politik di daerah.

Forkomkon jajaran kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota se- Sumbar ini juga mengedepankan tentang pelaporan rencana aksi tim terpadu konflik sosial yang mesti dilakukan secara aktif oleh kabupaten/kota. Pada tahun 2019, pemerintah pusat bahkan meminta kepada Badan Kesbangpol Prov. Sumbar agar mengekspose peta konflik sehingga diketahui nantinya potensi konflik yang belum selesai serta memerlukan penanganan lebih lanjut.

Kegiatan yang juga menjadi ajang silaturahim jajaran kesbangpol se- Sumbar ini diwarnai antusiasme para kepala badan/kantor Kesbangpol kabupaten/kota dalam mengemukakan persoalan yang dihadapi di daerah. Diharapkan koordinasi ini dapat lebih intensif dilakukan agar hal hal yang masih menjadi persoalan strategis dapat dicarikan jalan keluarnya.

Telah dikunjungi sebanyak 682 Kali
Berita Terkait Lainnya :