Rapor Sosial Warga
Artikel () 27 November 2018 09:36:27 WIB
Harian Kontan edisi 24 November 2018 dalam salah satu halamannya menulis berita dengan judul “Pengamanan Sosial Ala China: Pemerintah China Membikin Rapor Perilaku Sosial Warganya”. Dengan jumlah penduduk yang berjumlah 1,3 miliar nampaknya Pemerintah China ingin mengatur penduduknya agar memiliki perilaku lebih baik. Karena jika perilaku warganya semakin rusak sudah barang tentu akan merugikan negara secara makro.
Berdasarkan berita di Kontan tersebut, Pemerintah China akan memberikan penghargaan kepada warganya yang berperilaku baik. Dan sebaliknya, warga negara yang berperilaku buruk akan mendapatkan sangsi atau hukuman.
Pada bulan Mei 2018 telah dilakukan semacam hukuman kepada warga berupa pemblokiran pesanan 11 juta tiket pesawat dan 4 juta tiket kereta super cepat. Orang yang diblokir pesanannya ini adalah mereka yang melanggar lalu lintas. Sedangkan bagi warga yang kerja sukarela dan donor darah mendapat imbalan dari pemerintah.
Kemampuan Pemerintah China melakukan kontrol sosial kepada warganya ini tak lepas dari kehidupan online masyarakat dalam berekonomi. Seperti penggunaan apilkasi pembayaran online yang sudah menyebar di masyarakat maupun aplikasi transportasi online dan aplikasi pinjaman online. Aplikasi semacam ini mewajibkan pengenalan wajah penggunannya. Sehingga memudahkan Pemerintah China melakukan pengawasan sosial.
Melihat hal demikian, nampak bahwa Pemerintah China sudah mengantisipasi terjadinya atau berkembangnya perilaku buruk di masyarakat. Dan kemudian menyiapkan sangsi atau hukuman kepada warganya yang berperilaku buruk. Dan juga memberikan Imbalan kepada warga yang berperilaku baik, di mana indikator yang bisa dilihat adalah melakukan kerja sukarela dan donor darah.
Kebijakan Pemerintah China ini juga mendapat kritikan karena dianggap menjadikan warganya seperti robot. Terlepas dari pro dan kontra, apa yang dilakukan Pemerintah China ini jika dipandang dari sisi positif memang bisa menciptakan kenyamanan sosial.
Jika melihat kondisi Sumbar atau Kota Padang, di mana orang dengan mudahnya melanggar aturan lalu lintas seperti tidak memakai helm maupun menerobos lampu merah serta membuang sampah di jalan, maka bisa dipertimbangkan pemberian sangsi sosial. Memang kondisi di sini masih sulit melakukan control karena belum ada aplikasi yang terhubung secara online yang bisa memantau perilaku warga sekaligus memberikan sangsi. Namun semangat untuk menciptakan kondisi yang nyaman di ruang publik bisa dimodifikasi sesuai dengan apa yang ada dan tersedia. (efs)
Referensi: Harian Kontan 24 November 2018