Berita Utama EKO KURNIAWAN, S.Kom(Diskominfo) 03 Oktober 2018 22:59:42 WIB

---

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat menggelar pertemuan monitoring dan evaluasi terpadu pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Barat. Acara digelar di salah satu hotel di Kota Padang selama tiga hari, Selasa-Kamis (2-4/2018).

Kegiatan yang difasilitasi Kementerian Kelautan dan Perikanan itu bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan serta pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Ketua Panitia Dr. Ir. Desniarti, MM, pertemuan monitoring dan evaluasi terpadu pembangunan kelautan dan perikanan di Sumatera Barat ini diikuti oleh para pejabat di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan, para kepala UPT di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan, para kepala dinas yang melaksanakan fungsi perikanan di kabupaten dan kota se-Sumatera Barat serta para kepala Bidang Perikanan kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.

Agenda pertemuan diisi dengan penyampaian makalah dari para pejabat terkait baik dari dinas kelautan dan perikanan maupun dari kementerian kelautan dan perikanan. Selain itu, pertemuan juga mengagendakan ekspos pelaksanaan dan permasalahan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan dari kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Ir. Yosmeri mengatakan, para pejabat di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sumatera Barat, maupun para pejabat kabupaten yang menjalankan urusan perikanan hendaknya dapat membuat inovasi. Dia mencontohkan, inovasi yang dapat dilakukan oleh jajaran kelautan dan perikanan antara lain membuat sistem laporan cepat terkait harga pasar perikanan.

"Inovasi-inovasi tersebut akan sangat bermanfaat untuk mengembangkan pelayanan bidang kelautan dan perikanan kepada masyarakat. Inovasi ini juga untuk mendukung pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana DAK dan dana-dana lain yang bersumber dari pusat, provinsi dan sumber-sumber lainnya," ucap Yosmeri.

Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan dana DAK di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan sudah terlaksana di atas 50 persen. Sementara untuk pelaksanaan anggaran yang bersumber APBD, realisasi anggarannya sudah mencapai di atas 80 persen. "Kita berupaya agar serapan anggaran bisa sesuai rencana, meskipun sejumlah mata anggaran oleh pemerintah pusat diminta untuk tidak diteruskan," pungkas Yosmeri.

• Imigrasi Padang Tunggu UNHCR Selesaikan Imigran Srilanka
• Permintaan Hewan Qurban di Payakumbuh Meningkat
• Agam dan Padang Pariaman Didesak Tuntaskan Soal Lahan Sicincin Malalak
• Sumbar Galakkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
• Sosialisasi Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Sumatera Barat dimulai