Berita Utama TITA SHANIA(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) 09 Oktober 2018 12:05:40 WIB

---

Bertempat di Padang Pariaman, Sumbar, pada hari Kamis (4/10), Kemenhan RI Wilayah Sumbar melangsungkan seminar tentang Sinergitas Penanganan Ancaman Non Militer dengan tema "Peran Pemerintah Daerah, Masyarakat, Mahasiswa, dan Komponen Bangsa Lainnya Dalam Penanganan Ancamanan Non Militer di Provinsi Sumbar"

Turut hadir dalam seminar tersebut yakni Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni, dan Wakil Bupati, Suhatribur, perwakilan Kemenhan RI Sumbar (Kol. Inf Choirul Mustafa), Guru Besar UIN IB Padang (Prof. Dr. Syaifullah), Gubernur Sumbar diwakili oleh Asisten I Setdaprov (Devi Kurnia), Ketua DPRD Padang Pariaman, Kapolres Pariaman, Dandim 0308 Pariaman, anggota DPRD Padang Pariaman (Endarmy), dan pejabat dari Polres Padang Pariaman, serta perwakilan kesbangpol se- Sumbar

Pada kesempatan ini, Kol. In. Chorul Mustofa menyampaikan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat perlu menjalin sinergitas untuk mencegah berbagai ancaman, baik militer maupun non militer. Apabila terjadi ancaman militer, utamanya hal tersebut merupakan tugas pokok TNI untuk mengatasinya. Sedangkan untuk mencegah ancaman non militer, dapat dilakukan dengan memperkuat berbagai aspek seperti aspek ipoleksosbud maupun teknologi.

Dalam sambutannya, Bupati Padang Pariaman sangat mengapresiasi kegiatan yang diadakan oleh Kemenhan RI Wilayah Sumbar ini. Beliau juga mengapresiasi para narasumber yang memberikan materi, juga menyampaikan terima kasih atas antusiasme peserta yang hadir.

Eskalasi ancaman non militer dalam kehidupan dibagi pada tiga level, yakni skala rendah, yang ditandai dengan suasana kehidupan yang berjalan normal serta tidak adanya gejolak yang memicu konflik. Sedangkan level sedang ditandai dengan kondisi dinamis sosial masyarakat terganggu, namun belum sampai membahayakan kedaulatan NKRI. Dan level tinggi ditandai dengan terganggunya berbagai dimensi kehidupan sosial masyarakat dan membahayakan kedaulatan NKRI. Hal ini disampaikan oleh Asisten I Setdaprov Sumbar dalam materi yang dibawakannya. Beliau juga mengatakan, terdapat 7 dimensi ancaman non militer yakni ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum dan dimensi legislasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Prof Syaifullah dalam paparannya mengatakan bahwa Sumatera barat merupakan wilayah pesisir yang terbuka sehingga memungkinkan adanya akses ancaman ke wilayah ini. Sumbar juga dinilai rawan akan munculnya peluang skaligus ancaman geopolitik dan geostrategi yang berdimensi ipoleksosbud hankam, karena posisinya yang merupakan wilayah antara/transit. TNI yang merupakan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer, perlu bersinergi dengan masyarakat guna mencegah ancaman ancaman ini membahayakan kedaulatan bangsa dan negara.

Usai pemaparan dari narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dan berakhir pada siang hari  dengan tertib dan lancar.

• Menakertrans Minta Gubernur Gelar Dialog dengan Serikat Pekerja
• Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
• Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• Perjanjian Kerjasama anatar BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
• Kesepakatan Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat