Pendidikan bagi Kaum Miskin
Artikel Yal Aziz(Tenaga Artikel) 09 Mei 2018 14:21:41 WIB
Oleh Yal Aziz
SECARA tioritis, pendidikan memang bukan satu-satunya cara untuk memberantas kemiskinan. Tapi dengan memberikan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, seperti anak yatim dan yatim piatu merupakan kebijakan yang sangat strategis dan mulia bagi para penguasa saat ini.
Kebijakan memberikan 17,9 juta Kartu Indonesia Pintar (KIP), dengan mengalokasikan sekitar 736.848 untuk anak yatim piatu, bisa dikatakan suatu upaya memberantas kemiskinan lewat pendidikan.
Sebagaimana diketahui, Program Indonesia Pintar (PIP) bukan hanya sekedar memenuhi hak azazi manusia, tapi sebagai sebuah persyaratan sebagai bangsa yang setara, terhormat, dan bermartabat dengan bangsa-bangsa lain.
Pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) berbeda dengan bentuk bantuan langsung lainnya karena bersifat edukatif. Sebanyak 736.848 KIP bagi anak yatim dan yatim piatu, dibandingkan dengan 896.000 anak penghuni panti asuhan se-Indonesia, angka itu cukup berarti.
Sesuai aturan dan ketentuan, Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada anak bangsa yang berusia sekitar 6-21 tahun, yang dirinci terhadap anak usia SD Rp 450.000 per tahun, SMP Rp 750.000 per tahun, SMA/SMK Rp 1 juta per tahun. Bila ditotal, maka setiap tahunnya memerlukan anggaran sebanyak Rp 10 triliun.
Kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Sumatra Barat, Rabu, 7 Februari 2018 lalu, selain bertujuan untuk meninjau sejumlah proyek padat karya di Ranah Minang, juga menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Pangan Rastra, di lapangan bola Koto Agung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat.
Waktu itu Presiden RI Joko Widodo menjelaskan, dalam kartu PKH terdapat dana Rp 1.890.000,00 yang boleh diambil langsung oleh penerimanya melalui perbankan. Bahkan waktu itu presiden mengingatkan, dana tersebut tidak boleh untuk membeli rokok suami penerima PKH. Secara berseloroh presiden mengingatkan juga bagi penerima dana untuk memberitahu suami masing-masing mengenai penggunaan dana PKH.
Kata prisiden, bana PKH Ini adalah untuk gizi anak, untuk pendidikan anak, untuk hal-hal yang berkaitan dengan sekolah anak, Tidak boleh untuk beli rokok.
Menurut Presiden, anggaran PKH ada Rp1.890.000,00 bagi tiap penerima kartu, yang bisa diambil Rp500.000,00, nanti tahap kedua Rp500.000,00, tahap ketiga Rp500.000,00, dan terakhir sisanya.
Adapun untuk Kartu Indonesia Pintar, menurut Presiden Jokowi, untuk SD Rp450.000,00 untuk SMP Rp750.000, dan untuk SMA/SMK Rp1.000.000,00 per siswa.
Presiden mengingatkan, dana KIP sama dengan PKH semuanya diperuntukkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dengan sekolah.
Pembagian KIP sempat tidak lancar pada tahun-tahun sebelumnya. Reformasi birokrasi perlu dilakukan, jika perlu ada penggantian personel, agar program strategis ini terealisasi sesuai target dan perencanaan. Kerja sama Kemdikbud dan Kemendagri perlu lebih dikembangkan, apalagi setelah alih kelola SMA/SMK sejak Januari 2017.
Kelambanan birokrasi tidak bisa jadi alasan. Dengan demikian, data pokok pendidikan yang akurat, transparan, dan akuntabel menjadi syarat keberhasilan PIP. PIP lewat KIP menjadi pelengkap sekian usaha lain meningkatkan mutu SDM Indonesia, sehingga bonus demografi tidak hanya gencar diwacanakan, tetapi juga diatasi lewat berbagai upaya terprogram.
Memang masih ada pendidikan informal (pendidikan dalam masyarakat), selain formal dan nonformal. Termasuk juga program bantuan sekolah (BOS) dan dana alokasi khusus (DAK), dua program yang rentan dengan kebocoran di lapangan.
Program pendidikan untuk masyarakat miskin atau yang kesulitan mendapatkan akses ke pendidikan, dalam hal ini pendidikan formal, dalam kasus Indonesia, berbeda dengan konsep pendidikan pemikir Paulo Freire.
Konsep Freire dengan buku pertamanya,Pedagogy of the Oppressed, terbit 1968, lebih bersifat pendidikan melek politik, sedangkan dalam PIP lebih ke melek huruf dan melek keterampilan. Artinya melek huruf, terampil dan berkarakter sebagai hak asasi sumber daya manusia berkualitas di masa depan. (Penulis wartawan tabloidbijak dan padangpos.com)